Pemprov Kaltara Optimalkan Pengawasan Keuangan Desa Melalui BPKP

Tarakan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berupaya mengoptimalkan peran pengawasan keuangan desa yang efektif dan efisien melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltara.

“Ini dalam rangka mencegah hal-hal yang berpotensi menjadi penyimpangan dan mengarah pada tindak pidana korupsi,” kata Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang saat Sosialisasi Pengawasan Implementasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa dan Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) se-Kaltara Tahun 2021 di Tarakan, Rabu.

Dia mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi pengawasan APIP se-Kaltara merupakan hal yang sangat penting sebagai salah satu upaya untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Serta meningkatkan kompetensi dan integritas APIP dalam mewujudkan peran sebagai Consulting Partner dan Quality Assurance.

“Untuk mewujudkan sistem tata kelola yang baik tersebut tentu dibutuhkan perencanaan yang strategis dalam pengawasan pemerintah daerah,” kata Zainal.

Gubernur juga mengajak kepada semua untuk saling bersinergi dan bersama-sama mewujudkan transparansi akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran.

Serta melakukan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfokus pada usaha tindakan dan kegiatan pembinaan dan pengawasan serta memperhatikan prioritas dan resiko.

“Demikian pula untuk mewujudkan akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa," kata Zainal.

Untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel dan disiplin anggaran.

Saat ini Pemprov Kaltara dalam menyusun rencana pengawasan telah melakukan penyusunan berbasis resiko dan berorientasi paling strategis.

“Saya berharap melalui pembinaan dan pengawasan berbasis resiko dan prioritas tersebut kita dapat mewujudkan visi - misi Kaltara yang berubah, maju dan sejahtera," kata Gubernur.

Sehingga tercapai suatu sistem pemerintahan provinsi yang ditopang tata kelola kabupaten/kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif dan fokus pada sistem pengawasan yang berbasiskan kinerja.
Baca juga: Gubernur Harapkan PWI Kaltara Jadi Panutan Profesionalitas Media