Wali Kota Tarakan dukung pengembangan KIHI

Tarakan (ANTARA) - Wali Kota Tarakan mendukung pengembangan
mengingat megaproyek pada Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) meski lokasi berada di Kabupaten Bulungan Kaltara, mengingat pekerja dibutuhkan sedikitnya60 ribu pekerja.

"Dukungan Tarakan itu dengan mempersiapkan sumber daya manusia," kata Wali Kota Tarakan Khairul saat menghadiri Wisuda Daerah yang digelar Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Tarakan di Convention Center Hotel Tarakan Plaza, Minggu.

Ia mengatakan Perguruan Tinggiperlu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan di megaproyek di KIHI, yang juga disebut sebagai Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning – Mangkupadi di Bulungan.

“Walaupun KIHIatau KIPI akan terjadi 10-15 tahun ke depan, tetapi mulai sekarang harus disiapkan SDM Kalau kita lihat, dapur untuk mengelola SDM ini paling utama dunia pendidikan. Mulai dari level SD, SMP, SMA, terakhir perguruan tinggi,” kata Khairul.

UPBJJ-UT Tarakan sendiri meluluskan 400 wisudawan dan wisudawati untuk periode pertama tahun 2022. Berasal dari sejumlah program studi baik Diploma III (D-III), Sarjana (S-1) dan Magister (S-2).

Dia menilai, peran dunia pendidikan sangat penting dalam menyiapkan SDM yang andal. Terlebih, di Kaltara akan hadir megaproyek kawasan industri terhijauyang disebut terbesar di dunia, yakni 30.000 Ha.

“Tentu bahwa jenjang pendidikan ini semuanya harus menyiapkan, khusus di perguruan tinggi, yang dibutuhkan untuk kawasan industri KIPI itu, disamping juga kebutuhan yang lain dalam rangka menyambut era revolusi industri 4.0 yang sudah beralih juga sekarang ke 5.0,” katanya.

Pemerintah daerah juga tidak tinggal diam. Diantaranya dengan melaksanakan pendidikan vokasi atau pelatihan-pelatihan bagi calon tenaga kerja.

“Tugas pemerintah daerah itu juga salah satunya adalah membuat kegiatan-kegiatan ataupun kegiatan-kegiatan pendidikan vokasi yang memang menitikberatkan pada keterampilan khusus,” kata Khairul.

Namun, sebelum itu dilakukan, Wali Kota menegaskan lagi bahwa SDM harus dibekali dulu dengan pendidikan secara umum.

Karena itu, dibutuhkan juga kerja sama multi pihak yang dikenal dengan konsep "pentahelix" atau multi pihak merupakan unsur kolaborasi yang menggabungkan berbagai pihak diantaranya, pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, dunia usaha dan media.

“Perlu antara pemerintah, baik pemerintah kota, kabupaten, provinsi kalau di Kaltara dan yang kedua itu dunia akademisi, perguruan tinggi, harus ada kolaborasi, sinergi, saling komunikasi terus kira-kira yang dibutuhkan pangsanya apa,” kata Wali Kota.

Lalu dunia usaha, membutuhkan juga tenaga yang tentu yang tentu siap pakai.

Unsur multi pihak keempat itu adalah masyarakat sebagai sumber daya utama yang akan diolah yang tentunya juga kita melihat ke proses produksi, mulai dari inputnya,” kata Khairul.

Pendukung terakhir adalah peran media. “Media ini perlu menjadi bagian mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau bisa berita-berita yang dimuat itu adalah yang mencerdaskan masyarakat kita, yang memberikan motivasi untuk maju,” katanya.

Jika lima pihak ini bisa berkolaborasi dengan baik, Wali Kota menyakini, tidak hanya menghadapi KIPI, tantangan secara global juga bisa dihadapi.

Baca juga: Industri hijau Kaltara butuh 60 ribu pekerja
Baca juga: Rapat terbatas bersama Presiden, kawasan industri Kaltara dipastikan ada kemajuan
Baca juga: Dari Kemah Ala Gubernur, Tidak Ingin Pemuda Kaltara jadi Penonton di KIPI