Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandarmenyatakan prihatin dengan kondisi tenda jamaah haji Indonesia setelah melakukan inspeksi mendadak ke tenda-tenda jamaah haji di Mina, Arab Saudi.
Muhaiminmenganggap kondisi tenda dan fasilitas yang ada tidak memadai bagi jamaah haji dan hal yang menjadi sorotanadalah soal kapasitas tenda dan tempat tidur jamaah haji yang tidak sesuai.
"Satu orang hanya mendapat tempat tidur tidak sampai satu meter. Mana bisa tidur? Akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang," kata Muhaimin dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Selain masalah kapasitas tenda, Muhaimin juga menyoroti adanya ketidakadilan dalam pembagian luas tenda karena ada tenda yang berlebihan luas dan leluasa, sedangkan sebagian tenda lainnya dalam kondisi penuh.
"Ini tidak adil. Pembagian yang salah ini harus diperbaiki. Ke depan, setiap tenda harus memiliki ukuran per orang yang standar per nama, seperti di hotel," katanya.
Selain itu, lanjut Muhaimin, rasio jumlah kamar mandi juga tidak seimbang sehingga mengakibatkan jamaah harus mengantri hingga dua jam, serta kebersihannya pun tidak terjaga. Kemudiankeberadaan kamar mandi khusus lansia dan disabilitasjugatidak memadai.
Muhaiminmenganggap kondisi tenda dan fasilitas yang ada tidak memadai bagi jamaah haji dan hal yang menjadi sorotanadalah soal kapasitas tenda dan tempat tidur jamaah haji yang tidak sesuai.
"Satu orang hanya mendapat tempat tidur tidak sampai satu meter. Mana bisa tidur? Akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang," kata Muhaimin dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Selain masalah kapasitas tenda, Muhaimin juga menyoroti adanya ketidakadilan dalam pembagian luas tenda karena ada tenda yang berlebihan luas dan leluasa, sedangkan sebagian tenda lainnya dalam kondisi penuh.
"Ini tidak adil. Pembagian yang salah ini harus diperbaiki. Ke depan, setiap tenda harus memiliki ukuran per orang yang standar per nama, seperti di hotel," katanya.
Selain itu, lanjut Muhaimin, rasio jumlah kamar mandi juga tidak seimbang sehingga mengakibatkan jamaah harus mengantri hingga dua jam, serta kebersihannya pun tidak terjaga. Kemudiankeberadaan kamar mandi khusus lansia dan disabilitasjugatidak memadai.
"Rasio kamar mandi harus dihitung ulang, kebersihan juga tidak terjaga. Mengapa untuk wudhu harus menggunakan wastafel? Seharusnya wudhu biasa saja," katanya.
Muhaiminmenambahkan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan biaya, baik biaya yang dikeluarkan jamaah maupun negara. Menurutnya, harus ada negosiasi ulang dan penataan ulang agar para jamaah haji merasa nyaman.
Untuk itu, tambah Muhaimin, perencanaan yang matang sejak awal sangat penting dengan mempertimbangkan kebutuhan jamaah. Jangan sampaipersiapan dilakukan dengan keterdesakan atau dadakan.
"Ledakan jumlah jamaah harus diantisipasi dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Negara kita kuat, pemerintah kita besar, masa menangani hal seperti ini saja tidak bisa? Harus bisa," katanya.
Menurutnya pemerintah perlu mengambil peran dominan dalam menentukan fasilitas jamaah haji. Hal itu punsudah ditekankan oleh DPR dalam setiap rapat bersama Kementerian Agama.
"Harus ada revolusi penyelenggaraan haji dari awal, perbaikan total sehingga kondisi yang memprihatinkan ini tidak terulang lagi. Revolusi penanganan haji dimulai dari sini, kita akan benahi total," kata Muhaimin.
Ke depannya, dia berharap pemerintahan baru yang akan terbentuk benar-benar melihat fakta ini dan tidak mendiamkan serta mengulang masalah yang sama setiap tahunnya.
Muhaiminjuga ingin temuan-temuan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan jamaah haji Indonesia pada masa mendatang.
Baca juga: Info Haji 2024 - Arab Saudi siapkan 27 ribu bus untuk angkutan haji 1445 Hijriah
Baca juga: Info Haji 2024 - Timwas Haji DPR RI paparkan catatan kesiapan fasilitas jamaah haji
Muhaiminmenambahkan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan biaya, baik biaya yang dikeluarkan jamaah maupun negara. Menurutnya, harus ada negosiasi ulang dan penataan ulang agar para jamaah haji merasa nyaman.
Untuk itu, tambah Muhaimin, perencanaan yang matang sejak awal sangat penting dengan mempertimbangkan kebutuhan jamaah. Jangan sampaipersiapan dilakukan dengan keterdesakan atau dadakan.
"Ledakan jumlah jamaah harus diantisipasi dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Negara kita kuat, pemerintah kita besar, masa menangani hal seperti ini saja tidak bisa? Harus bisa," katanya.
Menurutnya pemerintah perlu mengambil peran dominan dalam menentukan fasilitas jamaah haji. Hal itu punsudah ditekankan oleh DPR dalam setiap rapat bersama Kementerian Agama.
"Harus ada revolusi penyelenggaraan haji dari awal, perbaikan total sehingga kondisi yang memprihatinkan ini tidak terulang lagi. Revolusi penanganan haji dimulai dari sini, kita akan benahi total," kata Muhaimin.
Ke depannya, dia berharap pemerintahan baru yang akan terbentuk benar-benar melihat fakta ini dan tidak mendiamkan serta mengulang masalah yang sama setiap tahunnya.
Muhaiminjuga ingin temuan-temuan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan jamaah haji Indonesia pada masa mendatang.
Baca juga: Info Haji 2024 - Arab Saudi siapkan 27 ribu bus untuk angkutan haji 1445 Hijriah
Baca juga: Info Haji 2024 - Timwas Haji DPR RI paparkan catatan kesiapan fasilitas jamaah haji
