Gubernur mengatakan berdasarkan informasi BPS disebutkan sejak 2006 hingga 2016 tercatat peningkatan pesat aktivitas perekonomian di Kaltara khususnya di Kabupaten Bulungan. Hal itu dinilai lumrah terjadi, mengingat perkembangan kabupaten/kota di Kaltara selama sepuluh tahun terakhir ini sedikit banyak dipengaruhi oleh terbentuknya beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Terlebih sejak terbentuknya DOB Kaltara yang ikut mendongkrak perekonomian daerah-daerah di Kaltara. Salah satunya jumlah usaha bertambah termasuk jumlah pekerjanya sehingga berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian daerah yang mengalami kemajuan secara signifikan,†kata Irianto.
Meski demikian, Gubernur meminta agar proses pendataan di lapangan, pengolahan informasi dan data di ruangan hingga hasil pendataan benar – benar akurat di berbagai daerah di Kaltara. Asumsi kemajuan perekenomian di bumi benuanta ini jangan hanya berdasarkan pendataan yang dilakukan di daerah perkotaan atau pesisir saja. Namun juga harus dilengkapi dengan data yang diperoleh dari daerah perbatasan dan pedalaman.
“Jangan sampai terjadi kekeliruan penafsiran bahwa perekonomian Kaltara sangat maju, namun data yang dipergunakan, diperoleh dari daerah perkotaan saja. Melainkan harus merata hingga daerah pedalaman dan terpencil,†jelas Irianto.
Gubernur mengatakan dalam pelaksanaan sensus ekonomi, tantangan dan hambatan yang akan dihadapi para petugas adalah wilayah Kaltara yang luas namun penyebaran penduduk yang tidak merata. Karenanya disarankan agar hasil yang telah ada dapat disisir kembali agar hasilnya benar–benar akurat.
Untuk itu, dia meminta para pemilik atau pelaku usaha agar kooperatif dalam memberikan informasi seputar dunia usaha yang digeluti kepada petugas. Adapun pertanyaan yang akan dilontarkan seperti nama, alamat, kegiatan dan status badan usaha, jumlah tenaga kerja, jaringan perusahaan, omset, serta prospek usaha.
“Sensus yang dilakukan banyak manfaatnya. Bagi pelaku usaha tentunya akan mengetahui posisi dan peluang serta daya saing usaha. Sementara bagi pemerintah sebagai salah satu acuan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan serta evaluasi kegiatan. Sebab sensus ekonomi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi potret utuh perekonomian sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun regional. Tentunya, setiap keputusan harus diambil berdasarkan informasi yang valid dan akurat,†jelasnya.
Pada sensus ekonomi ini, kata Gubernur, seluruh sektor usaha kecuali pertanian akan didata. Diharapkan gambaran lengkap tentang level dan struktur ekonomi non-pertanian, berikut informasi dasar dan karakteristiknya bisa didapatkan. Selain itu juga akan diketahui daya saing bisnis di Kaltara serta penyediaan kebutuhan informasi usaha.
Gubernur menjelaskan, laporan akhir sensus ekonomi akan diketahui berapa banyak jumlah usaha serupa di suatu wilayah. Tentu bagi para pelaku usaha, data itu dapat dimanfaatkan untuk membangun strategi bisnis yang lebih akurat atau bahkan membentuk aliansi usaha sejenis hingga melakukan pengawasan dalam persaingan usahanya. Termasuk para pelaku usaha bisa semakin berkreativitas dan berinovasi agar tercipta peluang-peluang usaha baru untuk menghadapi persaingan global di masa mendatang.
Sementara itu, Kepala BPS Bulungan Akhmad Fikri, berharap pembentukan Kantor BPS Kalimantan Utara bisa terealisasi tahun depan. BPS provinsi sangat diperlukan, karena selama ini untuk melakukan koordinasi dan pelaporan perkembangan ekonomi di wilayah Kaltara masih harus melaporkan ke BPS Kaltim.
“Idealnya berdasarkan struktur yang berlaku, BPS Kaltara harus memiliki eselon II, III dan IV untuk membantu kinerja di provinsi,†ujarnya.