Tanjung Selor (Antara News Kaltara) – Rencana pemerintah melalui Kementerian Politik Hukum dan Keamanan(Kemenko Polhukam) RI melakukan pergeseran pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke wilayahperbatasan bakal dimulai tahun ini. Setelah melalui pertimbangan, dipastikanKalimantan Utara (Kaltara) menjadi lokasi untuk penempatan TNI.
Kepastian ini disampaikan oleh Sekretaris Deputipada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, LaksamanaPertama (Laksma) TNI SemiDjoni Putra yang berkunjung langsung ke Kaltara, Rabu (29/3) kemarin. “Ini atasperintah langsung dari Bapak Presiden, makanya segera kita tindak lanjuti. PakMenko (Menkopolhukam) memerintahkan kami untuk berkoordinasi dengan pemerintahdaerah. Hari ini (kemarin, Red.) danbeberapa hari ke depan kami akan meninjau ke lokasi-lokasi yang memungkinkanditinjau,†ungkap Djoni di sela melakukan pertemuan bersama pihak Badan PerencanaanPembangunan Daerah (Bappeda) dan Biro Perbatasan Kaltara.
Djoni mengatakan, setelah mendapatkan paparandari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, dari 11titik calon lokasi penempatan TNI di Kaltara, disimpulkan menjadi tiga lokasiyang akan menjadi prioritas utama untuk menjadi lokasi awal yang segeradibangun menjadi markas TNI di perbatasan. Ketiga lokasi itu, antara lain diLong Nawang, Kabupaten Malinau, serta Long Midang dan Tau Lumbis KabupatenNunukan.
Dipilihnya ketiga lokasi itu menjadi prioritasutama, kata Djoni, karenaposisinya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Sehinggatingkat kerawanan terhadap pertahanan negara cukup tinggi. “Penempatannyasecara bertahap. Untuk tahap awal kitautamakan yang paling prioritas dulu. Sementara lokasi yang lainnya, nantibertahap menyusul. Karena memang pergeseran ini tidak sekaligus, tapi menyesuaikan dengan personel TNI yangakan ditempatkan,†jelasnya.
Penempatan TNI di perbatasan ini sendiri,dimungkinkan bisa dimulai tahun ini. Diawali dengan koordinasi-koordinasi dengan pihak terkait. Selaindengan pemerintah daerah, koordinasi juga akan dilakukan dengan kementerianlain. Salah satunya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkaitan dengan alih fungsi lahan.Karena beberapa titik di antaranya berada di kawasan hutan lindung dankonservasi.
“Yang jelas secepatnya. Sekali lagi ini perintahlangsung dari presiden, jadi tidak main-main. Setelah kembali dari, kami akansegera laporkan ke Pak Menteri. Kalau semua sudah beres, kemungkinan besartahun ini sudah dimulai,†kata Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut Bintang Satuitu.
Sebelumnya, pihak Pemprov Kaltara melalui KepalaBappeda Frederick Ellia Gugkang memaparkan, menindaklanjuti rencana pemerintahmelakukan pergeseran pasukan ke perbatasan, atas perintah langsung Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie pihaknya bersama tim telah menentukan 11 lokasi untuk penempatannya. Tak hanya di kawasan perbatasan, dari 11 lokasi itu ada beberapa titik di antaranya di kawasanstrategis atau objek vital. Seperti di Kawasan Industri Tanah Kuning, lokasiPLTA, Pulau Bunyu dan beberapa lainnya.
“Dari beberapa lokasi ini, ada yang berada dikawasan hutan konservasi. Meski persentasenya sangat kecil, hanya 0,09 persendari kawasan hutan yang ada. Namun tetap juga perlu dikoordinasikan denganpihak Kementrian terkait. Lokasi lainnya ada yang masuk kawasan hutan produksidan status lainnya. Yang jelas, kebanyakan bukan di daerah pemukiman penduduk,â€jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Kaltara Dr H IriantoLambrie mengaku optimistis Kaltara yang menjadi prioritas dalam rencanapergeseran TNI di perbatasan tersebut. Selain sebagai provinsi yang palingsiap, letak geografisnya juga sangat strategis, karena berbatasan langsungdengan negara lain.
Seperti diketahui, Kaltara memiliki garisperbatasan darat terpanjang. Yaitu sepanjang 1.170,35 kilometer (KM) ataukurang lebih sepanjang Pulau Jawa. “Selain itu ada perbatasan laut, di sekitarAmbalat yang memiliki potensi migas sangat besar,†ungkapnya lagi.
Ditambahkan, sesuai keinginan pihak KemenkoPolhukam, Pemprov menyiapkan lahan seluas 50.000 hektare (Ha). Dari 11 lokasiyang ditetapkan ini, luasan totalnya sekitar 26.000 Ha. Kurangnya, atau sekira24.000 Ha-nya akan dipenuhi secara bertahap sesuai permintaan pusat.
Irianto mengatakan, selain untuk memperkuatkeamanan di perbatasan negara, program pergeseran TNI ini, diyakini juga dapatmenumbuhkan perekonomian masyarakat setempat. “Wilayah tersebut akan menjadidaerah baru, sehingga penduduk di Kaltara juga akan lebih merata. Kemudianterhadap masyarakat sekitar juga akan berdampak positif pada peningkatanekonomi,†jelas gubernur.
Oleh pemerintah, lanjut Irianto, Kaltara hanyadiminta untuk merekomendasikan lahan yang akan ditempati. Mengenai pembebasanhingga pembangunan infrastruktur nantinya menggunakan anggaran pertahanan dariAPBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).