Perlu Segera Dibentuk TPAK PK, Polhut dan PEH

id ,

GARDA TERDEPAN : Asisten III Bidang Administrasi Umum Setprov Kaltara Zainuddin HZ bersama jajaran PK, Polhut dan PEH Dishut Kaltara di sela Sosialisasi Perundang-undangan Tentang DUPAK dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi PK, Polhut dan PEH di Hotel

Tarakan (Antara News Kaltara) – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki
potensi hutan yang mencapai 5,6 juta hektare. Potensi sebesar itu pun berperan
besar dalam menggerakan sistem perekonomian daerah ini. Demikian disampaikan
Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara
Zainuddin HZ mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat membuka
Sosialisasi Perundang-undangan tentang Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)
dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi Penyuluh Kehutanan (PK), Polisi Kehutanan (Polhut)
dan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) di Hotel Padmaloka Kota Tarakan, Senin
(22/4).

Disebutkan Zainuddin,
pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang lestari itu, di garda terdepannya
merupakan posisi dan peran jabatan fungsional PK, Polhut dan PEH. Keberadaan
jabatan fungsional tersebut, sangat penting dalam upaya pengamanan hutan dengan
mencegah, membatasi dan menekan kerusakan hutan oleh perbuatan manusia,
kebakaran serta bencana alam.

“Mereka juga menjaga hak
negara, masyarakat, perorangan atas hutan, hasil hutan dan kawasan hutan
sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya lebih efektif dan efisien,” kata
Zainuddin.

Kepada ASN (aparatur sipil
negara) yang menduduki jabatan fungsional PK, Polhut dan PEH diharapkan terus
berupaya meningkatkan profesionalitas kerja, mengedepankan loyalitas,
meningkatkan kedisiplinan dan keikhlasan dalam bekerja.

Dalam memenuhi tuntutan itu,
kata Zainuddin, tantangan besar dihadapi para ASN di jabatan fungsional. Salah
satunya, proses kenaikan pangkat yang berbeda dengan jabatan struktural dengan
periode 4 tahun sekali. “Kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional harus
dilakukan dalam dua tahun sekali, dan apabila jumlah angka kredit belum
memenuhi syarat, maka tak bisa naik pangkat secara regular dan harus menunggu
hingga angka kredit mencukupi,” papar Zainuddin.

Penilaian dan penyusunan
angka kredit dan uji kompetensi PK, Polhut dan PEH merupakan bagian penting
dalam urusan peningkatan pangkat dan karir. “Permasalahannya, sampai saat ini
banyak PK, Polhut dan PEH serta instansi yang menanganinya belum memahami
mengenai DUPAK dan penyusunan angka kredit,” ungkap Zainuddin.

Untuk mengatasi persoalan
itu, Zainuddin berharap agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara segera
membentuk Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) jabatan fungsional PK, Polhut dan PEH.
“Sebenarnya, pedoman penyusunan angka kredit untuk jabatan fungsional tersebut
sudah diatur dalam peraturan menteri. Namun terkadang ada kerancuan dalam
penilaian angka kredit. Akibatnya, ada PK, Polhut maupun PEH yang sudah
memenuhi angka kredit namun tak bisa naik pangkat atau mengikuti uji
kompetensi,” papar Zainuddin.

Salah satu solusi mengatasi
hal itu, adalah lewat sosialisasi sehingga ada keseragaman dalam penyusunan dan
penilaian angka kredit serta uji kompetensi hingga para PK, Polhut dan PEH tak
dirugikan, utamanya dalam hak kepangkatannya.
Editor: Firsta Susan Ferdiany
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar