Tarakan (ANTARA) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Utara terus bersinergi dalam upaya menjaga stabilitas harga melalui kerangka kerja (framework) Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K).
"Dalam rangka menjaga inflasi berada dalam kisaran target 2025, TPID se-Provinsi Kaltara secara konsisten terus bersinergi dalam pengendalian inflasi," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara Hasiando Manik di Tarakan, Sabtu.
Dijelaskanya bahwa beberapa strategi berlandaskan 4K di antaranya adalah yang pertama dukungan optimalisasi pasar murah pada komoditas strategis dengan pelaksanaan 220 kegiatan pasar murah di wilayah Provinsi Kaltara.
Kedua Penerapan Good Agriculture Practices (GAP) melalui pengimplementasian penggunaan irigasi tetes terhadap komoditas cabai merah serta bantuan sarana berupa peralatan pendukung peningkatan produktivitas.
Dan ketiga penguatan komunikasi efektif seperti pelaksanaan High Level Meeting, mendorong diversifikasi produk konsumsi produk olahan, dan pelaksanaan sidak pasar serta operasi pasar murah.
Kemudian himbauan belanja bijak melalui kanal sosial media dan radio sebagai pengendalian ekspektasi.
KPwBI Provinsi Kaltara juga mendorong program fasilitasi distribusi pangan dengan bersinergi dengan Pemerintah Daerah melalui pengangkutan barang pasar murah ke daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), sehingga masyarakat pelosok bisa mendapatkan komoditas pangan dan pertanian dengan harga yang lebih murah.
Saat ini inflasi di Kaltara tetap terjaga meski terdapat risiko tekanan inflasi global seperti kebijakan proteksionisme Amerika Serikat yang berdampak pada terganggunya pasokan komoditas global.
Serta risiko inflasi dari dalam negeri seperti terganggunya pasokan komoditas dengan bobot inflasi tinggi seperti aneka cabai, bawang merah dan kenaikan tarif angkutan udara.
Baca juga: Pemprov Kaltara-BI perkuat sinergi jaga stabilitas inflasi
Baca juga: Bank Indonesia dan TNI Kolaborasi Penguatan Edukasi Rupiah