TanjungSelor (Antara News Kaltara) –Wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang berbatasan langsung dengannegara Malaysia, mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Takterkecuali, yang berkaitan dengan penanganan pulau-pulau terluar. Sebagai kawasan yang memiliki pulau terluar, wilayah kepulauan di Kaltaramasuk dalam perancanaan zonasi terhadap pulau-pulau kecil dan terluar olehpemerintah pusat.
Hal inidisampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan utara (Kaltara),Amir Bakry saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (5/6). Menurut Amir,pembangunan daerah perbatasan merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat,dengan berdasarkan usulan dari pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah pusatdiharapkan memberikan perhatian lebih, karena alasan peningkatan keamanan.
Terkait haltersebut Amir menyampaikan, bahwa dalam rangka pengembangan dan pemanfaatanpulau kecil terluar maka pemerintah pusat melakukanrencana zonasi terhadap pulau-pulau kecil terluar tersebut. Kemudian disahkandalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor6 tahun 2017 tentang PenetapanPulau-Pulau Kecil Terluar.
“Kita dari provinsi hanya melakukan kajian untukalokasi pengembangannya, misalnya untuk pertahanan dan keamanan, atau misalnyapembangunan untuk sektor ekonomi,â€ujar Amir.
Zonasipesisir, menurutnya, merupakan suatu bentuk rekayasa teknik dalam memanfaatanruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
Saat ini, Amirjuga mengungkapkan ada 2 pulau di Kaltara yang masuk dalam Kepres Nomor 6 tahun 2017 tentangPenetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar yaitu Sebatik dan karangUnarang. Pemerintah ProvinsiKaltara telah memasukanusulan Zonasi terkait 2 pulau tersebut dan telah masuk Kawasan StrategisNasional Tertentu (KSNT).
“Sebatikmasuk sebagai KSNT, karena itukita mendapat kucuran dana dari Kementrian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 60 miliaruntuk pembangunan Pangkalan Ikan di Sebatik,â€sebut Amir. Sedangkanuntuk Pulau Unarang karena sifatnya startegis untuk batas wilayah maka dariKementrian Pertahanan rencananya akan dibangun pos pangkalan militer.