Disesalkan Bunyu Tak Masuk Pulau Terluar

id ,

Bunyu (KaltaraO Tidak masuk pulau terluar (dok)

         Bunyu (Antara News Kaltara) - Warga Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara menyesalkan karena pulau kecil penghasil Migas di provinsi termuda itu belum dinyatakan sebagai Pulau terluar.
    Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. Suheriyatna di Tanjung Selor, belum lama ini mengakui bahwa Pulau Bunyu belum masuk dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 6 Tahun 2017 oleh Presiden Joko Wododo awal tahun ini terkait pulau kecil dan terluar.
     Sebelumnya, warga Bunyu menyesalkan atas lambannya Pemkab Bulungan (Kaltara) dalam mengusulkan keberadaan pulau bersejarah ini karena minyaknya sudah diekploitasi sejak zaman Belanda.
    Dampaknya, pembangunan di pulau terluar Kaltara itu tidak mendapat alokasi khusus dari pusat (APBN) untuk pembangunannya.
        Misalnya, belum adanya tanda-tanda bakal ditanganinya pendangkalan di Sungai Buaya, Kecamatan Bunyu akibat sedimentasi (pengendapan).
        Selain terbatasnya anggaran, kata Suheriyatna, yang sangat disayangkan olehnya, pulau penghasil minyak dan gas itu tidak masuk dalam daftar 111 pulau terluar yang dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 6 Tahun 2017 oleh Presiden Joko Wododo awal tahun ini.
        Jika saja Pulau Bunyu masuk dalam daftar 111 pukau kecil terluar, maka akan memudahkan pihaknya untuk mengambil anggaran dari pemerintah pusat. Sebab, jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang sangat terbatas, maka pengerjaannya pun akan terbatas.
         Upaya ppembenahan Sungai Buaya dan memudahkan akses masyarakat khususnya para nelayan. Tentunya akan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Tak tanggung-tanggung, angkanya mencapai puluhan miliar.
       Selain jalur sungainya akan dinormalisasi atau dikeruk, juga akan dibangun sheet pile (turap) sebagai penahan abrasi. Teknis lainnya, akan dibangun juga pemecah gelombang yang panjangnnya sekira 500 meter.
       Ia mengakui bahwa sudah meninjau Sungai Buaya dan abrasi pantainya. Ada memang proyek (pembehan jalur sungai) yang dibuat, dan berhenti karena dananya tidak ada." ungkapnya.
       Agar proyek normalisasi Sungai Buaya bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan masyarakat, bahkan penganggarannya pun bisa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga tidak hanya dibebankan pada APBD kaltara yang sangat minim, maka Yatna menyarankan agar Pulau Bunyu diusulkan menjadi pulau kecil terluar.
        "Caranya harus mengusulkan dari pemkab (Bulungan) dan kita  langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengeluarkan Kepres untuk merevisi kembali. Kalau itu (Bunyu) sudah masuk diusulkan, maka APBN bisa." bebernya.
        Sebelumnya, penaganan normalisasi Sungai Buaya sejatinya sudah ditinjau dan dibuatkan Detail Engineering Design (DED) tahun 2016 lalu dengan anggaran mencaoai Rp 1 miliar. Hanya saja,  akibat minimnya anggaran maka progresnya pun terhenti.

***4***
Editor: iskandar zulkarnaen
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar