Tarakan (Antara NewsKaltara) –Selain menekankan efisiensi, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H IriantoLambrie juga meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak yang terlibatlangsung dalam pengelolaan keuangan, utamanya tim penyusunan anggaran 2018,agar berhati-hati dan tetap berpatokan pada pedoman yang ada. Demikiandisampaikan Gubernur saat membuka sosialisasi Peraturan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman PenyusunanAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 di HotelTarakan Plaza, Rabu (5/7).
Gubernurmenegaskan, sosialisasi mengenai pedoman penyusunan APBD ini sangat penting.Karena berkaitan dengan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.Untuk itu diharapkan semua pihak yang hadir dapat mengikuti sosialisasi hinggausai nanti. “Kenapa saya tekankan untuk hadir dan mengikuti sosialisasi ini?Pengelolaan keuangan yang akuntabel, tepat dan benar, itu sangat penting. Dankunci untuk itu semua, adalah harus sesuai dengan pedoman yang ada. Makanyaakan sulit tercapai, jika tidak memahami pedomannya,†kata Gubernur.
Gubernurkembali menekankan, kepada seluruh ASN ataupun pihak lain yang telibat dalampenyusunan anggaran, baik di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun di pemerintah kabupaten dan kota, agarmemperhatikan dan memahami betul-betul aturan ini. Agar tidak terjadi kekeliruan,bahkan menghindari pelanggaran hukum. Di mana kembali ditegaskan, kunciutamanya adalah tetap berpatokan pada pedoman maupun aturan yang ada.
Dalamkesempatan itu, Irianto mengatakan, pedoman penyusunan APBD dikeluarkan olehKemendagri tiap tahun. Untuk itu, para pengelola keuangan tetap harusmemperhatikan dan memahami pedoman-pedoman tersebut. Hanya saja ada sedikitdikritisi, dalam pedoman itu menurut Gubernur seharusnya memaknai otonomidaerah, tanpa terikat secara kaku.
Berkaitandengan prediksi APBD 2018, Irianto menyebutkan, bahwa pendapatan terutana dariDana Alokasi Umum (DAU) diperkirakan akan mengalami penurunan. Hal ini karenaseperti disampaikan oleh pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bahwapenerimaan dalam negeri baik dari pajak maupun non pajak tidak mencapai target.Sehingga berdampak pada rasionalisasi anggaran.
Tantanganlainnya, imbuh Gubernur adalah masih lambatnya pertumbuhan ekonomi global.Selain berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), upaya lainnya adalahmelakukan efisiensi anggaran. Di antaranya mengurangi biaya perjalanan dinaspegawai, kegiatan seremoni, serta mengurangi honor-honor kegiatan.
Kegiatan sosialisasi kemarin diikuti oleh pihakyang terkait dengan pengelolaan keuangan dari seluruh Organisasi PerangkatDaerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara, serta kabupaten dan kota di provinsiini. Termasuk anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota. “Menjadi sebuahpenghargaan yang diberikan kepada Kaltara. Karena provinsi termuda inimendapatkan kesempatan pertama untuk menerima sosialisasi tentang PermendagriNomor 33 Tahun 2017 mengenai pedoman penyusunan APBD 2018,†tutup Gubernur.