Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, perlunya lapangan terbang di Kaltara masuk dalam tatanan kebandarudaraan, karena agar alokasi dana pemerintah (APBN) baru bisa terkucur untuk membiayai peningkatan fasilitas lapangan terbang tersebut.
Seperti disampaikan sebelumnya, Pemerintah melalui Kemenhub RI, akan mengucuskan dana APBN sebesar Rp 1 triliun lebih ke Kaltara, mulai tahun depan (2018) hingga tahun 2019. Alokasi anggaran ini, diutamakan untuk peningkatan bandar udara (Bandara) dan Lapter di Kalimantan Utara.
Beberapa Lapter yang selama ini masih proses masuk dalam tatanan kebandarudaraan, diharapkan bisa terakomodir untuk keperluan peningkatan lapangan terbangnya, melalui alokasi anggaran tersebut. Di antaranya untuk Lapter Long Layu dan Binuang di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan.
"Mudah-mudahan jika dua itu masuk tatanan kebandarudaraan, pusat juga ikut membiayai dua lapangan terbang itu lewat dana Rp 1 triliun dari Kemenhub itu. Kalau itu masuk, kita usahakan lagi lapangan terbang lainnya di Malinau, juga masuk tatanan kebandarudaraan supaya pusat bisa menganggarkan," kata gubernur.
Irianto menerangkan, sebelum masuk tatanan kebandarudaraan, lapangan terbang harus melalui verifikasi oleh tim Kementerian Perhubungan. Verifikasi dilakukan untuk menghimpun keperluan sarana dan prasarana lapangan terbang agar layak dijadikan bandar udara.
Beberapa hal yang diverifikasi antara lain arah mata angin, pagar pengaman, termasuk kelengkapan sarana dan prasarana di sisi daratnya. Kebanyakan lapangan terbang di Kalimantan Utara, sebutnya, merupakan tanah lapang. "Kita punya lapangan terbang di perbatasan itu tidak dilengkapi pagar pengaman. Jika masuk dalam tatananan kebandarudaraan maka sarana dan prasarananya akan diperbaiki," sebutnya.
Gubernur menambahkan, saat ini Pemprov melalui Dinas Perhubungan tengah melakukan upaya perbaikan-perbaikan pada beberapa Lapter yang ada di Kaltara. Hal ini supaya Lapter tersebut bias masuk dalam tatanan kebandarudaraan.
Irianto berharap, 20 lapangan terbang yang tersebar di sejumlah daerah di Kalimantan Utara bisa segera diverifikasi oleh Kementerian Perhubungan agar dapat mengetahui kekurangan sarana dan prasarananya termasuk menganggarkan pembiayaan untuk peningkatan menjadi bandar udara.
"Selama ini kan kalau cuma lapter saja, pusat tidak mengetahuinya. Walaupun mereka mengetahui, tetapi di tatanan kebandarudaraan kita tidak terdaftar. Artinya kita mau mengusulkan anggaran dari pusat tidak bisa. Harus ada inisiatif daerah membangunnya menjadi bandara. Padahal itu dibutuhkan terus tiap tahun baik pesawat MAF maupun Susi Air," katanya.
Seperti pergerakan penumpang dan barang di lapangan terbang Binuang dan Long Layu, menurut gubernur, selama ini cukup intensif. Disamping mengangkut barang kebutuhan pokok juga mengangkut masyarakat. "Apalagi kita ada subsidi angkutan pesawat. Jadi intensitas penerbangan sangat tinggi," imbuh Irianto.
DATA 20 INFRASTRUKTUR PENERBANGAN DI KALTARA
Lapangan Terbang (ada 14 Lapter)
- 8 Lapter di Malinau
- 6 Lapter di Nunukan
Bandara Perintis (ada 5 Bandara Perintis)
1. Bulungan
- Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor
2. Malinau ada dua bandara perintis
- Bandara Long Apung
- Bandara RA Bessing Malinau
3. Nunukan ada 2 bandara perintis
- Bandara Long Bawan (Krayan)
- Bandara Nunukan
Bandara Internasional
- Bandara Juwata Tarakan