Tanjung Selor (Antaranews-Kaltara)- WakilGubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) H Udin Hianggio mewakili GubernurKaltara Dr H irianto Lambrie menyampaikan jawaban Gubernur Kaltara ataspemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadapnota penjelasan Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ProvinsiKaltara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran2018 pada Rapat Paripurna ke-27 Masa Persidangan III Tahun 2017 di Ruang RapatDPRD Kaltara, Selasa (19/12).
Jawaban tersebut merupakan jawaban ataspertanyaan, tanggapan, saran dan pernyataan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRDKaltara yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna ke-26 Masa Persidangan IIItahun 2017, Senin (18/12) malam. Wagub mengapresiasi pandangan umum yang telahdisampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Menurutnya, semuapendapat dan saran menunjukkan kepedulian dan komitmen yang tinggi DPRDProvinsi Kaltara melalui fraksi-fraksi untuk membangun Kaltara sertameningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltara.
"Dengan penyampaian jawaban pemerintahterhadap pemandangan umum DPRD terhadap nota keuangan Ranperda APBD 2018 ini,kiranya menjadikan kita dapat menganalisis secara lebih cermat dan cerdasterhadap tantangan yang dihadapi dan melangkah lebih efektif dalam melaksanakansemua tugas yang diamanahkan kepada kita serta senantiasa memiliki kemampuanyang diiringi kebijakan dan kearifan utnuk mencapai tujuan pembangunan ProvinsiKaltara," katanya.
Wagub juga menanggapi beberapa hal dariseluruh jawaban fraksi DPRD sebelumnya. "Bagi pembangunan infrastruktur,utamanya jalan serta jembatan-jembatan, Pemprov pastikan bahwa hal tersebutmasih akan menjadi program prioritas pembangunan dengan memfasilitasi kabupatenserta kota, provinsi dan pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing.Terkhusus di daerah perbatasan secara umum akan menjadi perhatian PemprovKaltara dan terus akan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten,"katanya.
Pun demikian, bidang lain seperti pendidikan,kesehatan dan pertanian tetap akan menjadi program prioritas lainnya dariPemprov Kaltara. "Untuk bidang pendidikan misalnya, Pemprov Kaltara terusberupaya mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20 persen sesuaidengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 48/2008 tentang PendanaanPendidikan, juga akan tetap memperhatikan besaran alokasi beasiswa melalui danahibah sesuai kemampuan keuangan daerah serta akan memperbaiki kualitasmanajemen pencairan anggaran beasiswa dimaksud," katanya.
Untuk bidang pertanian, khususnya tentangusulan pembangunan gedung sekolah pertanian di Provinsi Kaltara, hal ini akanmenjadi perhatian Pemprov Kaltara dan akan ditindaklanjuti ke kementerianterkait melalui dana dekonsentrasi. "Begitu juga dengan usulan pembangunandan pembukaan jalan usaha tani, terutama sektor perkebunan komoditi sawit diKaltara. Hal ini akan menjadi perhatian Pemprov Kaltara yang bersinergi denganmelibatkan dunia usaha dan pemerintah kabupaten serta kota," ujarnya.
Terhadap Dana Perimbangan, Pemprov Kaltaratelah mengalokasikan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak."Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah seusai denganDaftar Alokasi Dana Transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran2018," sebutnya.
Sedangkan terhadap penerimaan dari Lain-LainPendapatan Yang Sah terdiri dari pendapatan hibah dari badan, lembaga danorganisasi swasta dalam negeri sebesar Rp 295,2 juta, sumbangan pihak ketiga(Jasa Raharja) sebesar Rp 740 juta dan pendapatan lainnya (denda retribusi)sebesar Rp 18,5 juta.
Terkait dengan defisit pada Ranperda APBD2018, Wagub mengatakan dibiayai melalui penerimaan pembiyaan daerah yangberasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (Silpa)sebesar Rp 424,5 miliar dan penerimaan pinjaman daerah dari PT Sarana MultiInfrastruktur (SMI) sebesar Rp 340,7 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerahyang merupakan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada (BUMD)sebesar Rp 57,5 miliar. "Pinjaman tersebut merupakan upaya Pemprov Kaltaradalam rangka mendapatkan perhatian pemerintah pusat untuk lebih meningkatkanalokasi anggaran pembangunan, khususnya pada sektor kesehatan yang mendukungprioritas nasional di Kaltara," jelasnya.
Sedangkan penyertaan modal yang dialokasikansebesar Rp 57,5 miliar terdiri dari Rp 50 miliar untuk penyertaan modal padaBank Kaltimtara sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan ModalDaerah, Rp 7,5 milyar merupakan investasi pada PT Benuanta Kaltara Jaya dan PTMigas Kaltara Jaya. "Investasi ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatanPendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kaltara," tuntasnya.
