Siapkan Lahan 10 Hektar untuk Gedung Diklat

id Lahan,10 Hektar,gedung, diklat, kaltara

Siapkan Lahan 10 Hektar untuk Gedung Diklat

PENGEMBANGAN APARATUR : Kepala BPSDM Kaltara Suriansyah saat menjadi narasumber pada acara Respons Kaltara, Rabu (12/9). (humasprovkaltara)

Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) - Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian serius pemerintah. Baik di pusat maupun di daerah, mewujudkan ASN yang profesional adalah upaya yang harus diwujudkan. Karena itu, Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus melakukan pembenahan untuk menghasilkan ASN yang cakap serta berkompeten di bidangnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyiapkan infrastruktur pendukungnya yakni rencana pembangunan gedung Diklat yang representatif di Kabupaten Nunukan.

Kepala BPSDM Kaltara Suriansyah mengungkapkan, persiapan pembangunan gedung Diklat itu akan dilakukan bertahap. Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan baru menyerahkan aset lahan seluas 10 hektare kepada Pemprov Kaltara. "Dalam kesepakatannya, lahan itu diperuntukkan gedung Diklat, dan akan menjadi aset Pemprov Kaltara," jelas Suriansyah, Rabu (12/9). Kendati demikian, Pemprov Kaltara juga telah meminta agar lahan yang telah dibebaskan tersebut dapat disertifikatkan lebih dulu, sambil menyiapkan proposal usulan pembangunan gedung Diklat itu. "Kita minta agar diserifikatkan, supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari," katanya.

Pengambilan lokasi pembangunan di Kabupaten Nunukan, dinilai tepat dan strategis. Pasalnya, letak geografisnya berada di perbatasan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas ASN yang ada di wilayah beranda terdepan negara. "Kita manfaatkan isu tentang perbatasan, sehingga ASN disana akan diperkuat. Karena itu, kita berharap akan ada sebuah gedung Diklat yang megah supaya menjadi perhatian," jelas Suriansyah.

Dengan 'menjual' isu perbatasan, diharapkan pembangunan gedung Diklat itu mendapatkan dukungan dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) utamanya Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai pembina kediklatan.

"Kita harapkan memang dari pusat dapat mendukung rencana ini, khususnya secara pendanaan. Karena ini berkaitan dengan penguatan ASN di perbatasan," katanya lagi. Sehingga ketika gedung tersebut rampung, para ASN yang ada di Indonesia dapat tertarik infrastruktur gedung serta manajemen penyelenggaraan diklatnya.

Belum adanya gedung Diklat yang representatif, tidak membuat semangat peningkatan kompetensi ASN surut. Suriansyah mengakui, saat ini program peningkatan kompetensi ASN di Kaltara terus berjalan. Salah satunya adalah telah melaksanakan uji kompetensi ASN di Kaltara. "Kita sudah membentuk lembaga sertifikasi profesi, hal ini untuk mendukung kualitas dan kompetensi ASN. BPSDM pun sudah melakukan uji kompetensi di tiga daerah meliputi Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung," tuntasnya.