Tanjung Selor (ANTARA) - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan rapat bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara.
Pertemuan ini membahas tentang realisasi kegiatan tahun 2025 yang telah berjalan serta membahas soal pembukaan lahan persawahan baru di Kaltara.
"Kami membahas realisasi kegiatan tahun anggaran 2025 dan rencana pembukaan lahan persawahan di wilayah Kaltara bersama DPKP dan DPUPR-Perkim sebagai mitra," ujar Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Robenson Tadem.
Ia melanjutkan, berdasarkan data dari DPKP Kaltara optimalisasi lahan sawah baru di Kaltara mencakup 45 persen dari target saat ini.
Selain itu, langkah ini juga dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan di daerah.
"Jadi, untuk memperlancar berjalannya program tersebut dibentuklah Brigade Pangan atau petani milenial yang bekerja sama dengan Bulog untuk mengatur harga," tuturnya.
Laporan DPUPR-Perkim Kaltara, didapatkan informasi bahwa area yang telah memiliki saluran beserta pintu air sebanyak 6.300 hektare yang sumber pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara.
"Banyak area potensial yang belum mempunyai cetak sawah, dalam hal ini DPUPR-Perkim mengajak Dinas Pertanian untuk saling mendukung," tuturnya.
Menanggapi hal yang telah disampaikan, DPRD Kaltara mengharapkan adanya perencanaan yang matang lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam upaya mendorong program nasional, khususnya swasembada pangan ini.
"Kami minta untuk fokus di satu titik terlebih dahulu agar dapat dijadikan sebagai percontohan," pungkasnya.
Baca juga: DPRD Kaltara Melaksanakan Penyembelihan Hewan Kurban
Baca juga: DPRD Kaltara Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan III
