Tanjung Selor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bulungan terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Di sinilah pentingnya pengendalian gratifikasi dan pencegahan benturan kepentingan menjadi fokus utama dalam upaya membangun sistem birokrasi yang berintegritas,” kata Wakil Bupati Kilat.
Hal ini Kilat saat membuka secara resmi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Integritas dan Kode Etik ASN” di Aula BPSDM Bulungan, Kamis.
Kilat menekankan bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu aspek paling rawan terhadap potensi penyimpangan
Ia menjelaskan, gratifikasi sekecil apa pun bentuknya, jika tidak dilaporkan sesuai ketentuan, dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintah.
Sementara itu, benturan kepentingan seringkali muncul bukan karena niat buruk, tetapi karena kurangnya pemahaman terhadap etika dan regulasi.
“Oleh sebab itu, kegiatan FGD ini sangat penting untuk memberikan pemahaman mendalam sekaligus menyamakan persepsi dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas di seluruh lini birokrasi,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kilat Bilung juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk terus memperkuat budaya integritas melalui beberapa langkah nyata.
Diantaranya peningkatan kesadaran dan pemahaman ASN terhadap nilai-nilai dasar ASN serta kode etik dan kode perilaku,
penguatan sistem pelaporan gratifikasi dan pengawasan internal di setiap perangkat daerah, digitalisasi proses pengadaan barang/jasa agar lebih terbuka, efisien, dan mudah diawasi serta peningkatan peran Inspektorat Daerah sebagai pengawal tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Langkah-langkah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawasan, tetapi merupakan tanggung jawab moral seluruh aparatur tanpa terkecuali. Keberhasilan membangun pemerintahan yang bersih hanya dapat dicapai bila setiap individu memiliki kesadaran dan komitmen pribadi untuk menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegasnya.
Ia juga berharap melalui kegiatan FGD ini, peserta dapat merumuskan langkah-langkah konkret dalam memperkuat sistem pengendalian internal serta membangun budaya kerja yang jujur, disiplin, dan profesional.
“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai wadah berbagi pengalaman, menyamakan persepsi, dan memperkuat komitmen bersama menuju pemerintahan daerah yang berintegritas, bersih, dan terpercaya,” ungkap Kilat.
Kilat juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menggagas kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas tinggi di Kabupaten Bulungan.
Untuk diketahui, kegiatan FGD ini diikuti oleh para pimpinan dan jajaran Inspektorat Kabupaten Bulungan, narasumber dan fasilitator dari instansi terkait, para kepala perangkat daerah, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta pejabat pengadaan.
Baca juga: Bulungan Latih Pengurus dan Pengawas Kopdes Merah Putih
Baca juga: Lanskap Mangrove Bulungan Perlu Dikelola Berkelanjutan
