Elektrifikasi Listrik Kaltara Terus Meningkat

Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) – Sebagai provinsi baru, Kalimantan Utara (Kaltara) sangat serius membangun infrastruktur pendukung untuk meningkatkan perekonomian daerah. Termasuk salah satunya di bidang kelistrikan. Melalui berbagai upaya, Pemerintah bersama dengan PT PLN (persero), terus bersinergi meningkatkan kualitas pelayanan listrik di Kaltara.

Dari itu, rasio elektrifikasi menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Kaltara dan tentu saja PLN untuk mengawal pertumbuhan kelistrikan di provinsi tersebut. Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, bersama PLN pemerintah menargetkan 2021 mendatang provinsi termuda ini sudah 100 persen dalam rasio elektrifikasi.

"Pencapaian rasio elektrifikasi di provinsi Kaltara memang masih kecil. Salah satu faktornya adalah kondisi geografis, di mana masih banyak daerah yang belum terjangkau. Meski demikian, berbagai upaya terus kita lakukan. Melalui komunikasi yang intensif dengan PLN, maupun Menteri BUMN langsung, Kaltara alhamdulillah, mendapat perhatian. Kapasitas pembangkit terus ditambah,” ungkap Irianto.

Tak hanya itu, lanjutnya, PLN juga telah merambah hingga ke daerah perbatasan. Setelah dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), kini warga Krayan bisa menikmati pelayanan listrik. “Ini merupakan sejarah. Sejak bertahun-tahun Indonesia merdeka, baru sekarang ada pembangkit listrik di Krayan,” ujarnya.

Melalui penambahan pembangkit di seluruh kabupaten/kota di Kaltara, kini persoalan listrik sedikit banyak telah diatasi. Dari sebelumnya di beberapa daerah kerap terjadi pemadaman, kini sudah tidak lagi. Untuk jangka menengah dan jangka panjang, pemerintah bersama PLN juga membangun sejumlah pembangkit baru. Yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang tersedia, berupa batubara.

“Untuk jangka panjang, kita juga akan membangun PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air). Salah satunya di Sungai Kayan, Kecamatan Peso, Bulungan yang insyaallah dalam waktu dekat ini sudah dimulai pembangunan konstruksi bendungannya,” beber Irianto.

Lebih jauh, Gubernur menyampaikan tentang progres kelistrikan dan pertumbuhan rasio elektrifikasi di Kaltara. Dikatakan, selain pembangunan pembangkit seperti PLTU dan PLTD tersebar, pengerjaan jaringan pedesaan juga menjadi fokus pemerintah bersama PLN. Dengan tujuan agar realisasi desa terlistriki di provinsi Kaltara bisa mencapai seratus persen.

Menurut Irianto, untuk elektrifikasi secara keseluruhan di Kaltara, PLN bersama Pemprov Kaltara menargetkan rasio elektrifikasi sudah 100 persen pada 2021. Dikatakan, untuk memenuhi target tersebut, berdasarkan informasi dari PLN, telah ada rencana pengembangan kelistrikan di Kaltara oleh perusahaan plat merah itu. Selain pengadaan pembangkit, PLN juga akan membangun transmisi 150 KV hingga ke Kabupaten Malinau dan Nunukan. Transmisi ini, sekaligus persiapan untuk mengalirkan listrik dari PLTA yang akan dibangun.

Sementara itu, berdasarkan laporan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dari beberapa usulan yang disampaikan Pemprov Kaltara melalui PT PLN (persero), pada 2018 telah disetujui. Di antaranya pengadaan pembangkit, serta pembangunan jaringan di beberapa kecamatan di Kaltara. Utamanya yang selama ini belum terjamah listrik. Antara lain, di Sembakung Atulai, Sei Menggaris dan Krayan Selatan (Kabupaten Nunukan), serta di Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah (Bulungan). Termasuk penyediaan tenaga listrik di tiga kecamatan di Malinau.

Pada 2019 ini, Pemprov Kaltara melalui Dinas ESDM kembali mengusulkan beberapa program pembangunan infrastruktur listrik di beberapa wilayah lainnya yang belum terlayani listrik. Di antaranya di Sesayap Hilir, Manjalutung, Bebatu dan Barangdikis, Kabupaten Tana Tidung.

Kemudian di Malinau, diusulkan pembangunan jaringan dan pembangkit di Malinau Selatan Hilir dan Malinau Selatan. Meliputi, Desa Punan Setarap, Batu Kajang, Gongsolok, Binabethayup, Long Loreh, Langap, Paya Seturan dan Tanjung Nanga. Kita juga akan usulkan untuk di Sebuku, Sembakung dan Krayan, Kabupaten Nunukan. Harapannya bisa terealisasi pada 2019 ini.