Presiden tinjau PLTA Kayan dari udara

id Jokowi ke kaltara,Presiden ke kaltara,Jokowi tinjau plta

Presiden tinjau PLTA Kayan dari udara

Presiden Jokowi dan Gubernur Irianto Lambrie tinjau PLTA dari udara (Pramono Anung)

Tanjung Selor (ANTARA) - Presiden JokoWidodo berdiskusi santai, kadang diselingi candaan namun tetap serius dengan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie saat meninjau lokasi PLTA Sungai Kayan Bulungan dari udara.

Hal itu terlihat selama perjalanan dengan helikopter kepresidenan dari Tarakan ke Long Bawan, Krayan,
Kabupaten Nunukan, pekan ini.

Long Bawan adalah daerah paling ujung Nunukan yang berbatasan darat dengan Bakalalan, sebuah desa di Serawak, Malaysia.

Kawasan ini hakikatnya hanya dibatasi administratif negara namun sosial dan budaya masyarakat adalah satu. Bahkan, beberapa tahun lalu, kepala desa antara dua negara bertetangga itu adik-kakak.

Perjalanan akan dilanjutkan menuju Malinau dan Tarakan, 19 Desember 2019.

Duduk di sebelah Presiden Seskab Pramono Anung dan di sebelah Irianto adalah Mendagri Tito Karnavian serta Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Perjalanan Malinau menyusuri Sungai Kayan meninjau dari udara titik lokasi PLTA Kayan 1 dan Kayan 2.

Rencana pembangunan PLTA Sungai Kayan ini dibangun di atas lahan 12.000 hektare untuk menghasilkan listrik hingga 9.000 MW (Megawatt).

Baca juga: Presiden Jokowi realisasikan pemberian sertifikat untuk lahan tambak

Baca juga: Presiden Jokowi serahkan sertifikat tanah warga di Tarakan


Presiden kembali mengarahkan agar PLTA Sungai Kayan di Long Peso Bulungan itu segera dilanjutkan pembangunannya saat Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2019 di Jakarta, belum lama ini.

Presiden menegaskan akan memantau terus perkembangannya.

Presiden menegaskan PLTA Sungai Kayan merupakan salah satu sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya.

Lewat PLTA Kayan juga akan meningkatkan kapasitas "Indonesia yang berdaya saing".

Lewat PLTA, akan terjadi penghematan biaya produksi listrik.

Pasalnya, selama ini, apabila mengandalkan batu bara maka
biaya pokok penyediaan (BPP) listrik mencapai 6 hingga 7 sen dolar AS, sementara apabila menggunakan hydro power BPP hanya sekitar USD 2 sen.

Jokowi berharap dengan pemanfaatan hydro power ini, investor akan berdatangan ke Indonesia, khususnya Kaltara.

Pembangunan mega proyek PLTA tersebut masuk dalam bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 58/2018, sehingga secara periodik tentu akan dilaporkan kepada Presiden RI perkembangannya.



Baca juga: Dimulainya PLTA Menjadi Perhatian Utama Presiden Jokowi

Baca juga: Presiden Jokowi santap malam di Tarakan dengan sambal buatan Irianto