Jakarta (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) di lingkup Kementerian Sosial (Kemensos), Selasa (21/1). Penandatanganan itu dilaksanakan di Gedung Aneka Bhakti yang disaksikan langsung oleh Menteri Sosial RI, Juliari P Batubara.
Gubernur mengungkapkan, dukungan Kemensos terhadap pengembangan sumberdaya manusia di Kaltara patut diapresiasi. Adanya kerjasama ini Pemprov Kaltara dapat berupaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kaltara khususnya kepada aparatur sipil negara (ASN). “Kemensos juga berkomitmen untuk menyiapkan SDM di Kaltara,”kata Irianto. Pasalnya, tenaga pekerja sosial di Kaltara masih tergolong minim.
Karena itu, Gubernur berharap, supaya anak-anak Kaltara yang telah lulus SMA dapat melanjutkan ke Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos). “Kita tahun ini telah menyiapkan langkah nyata, yakni mulai menganggarkan untuk pembiayaannya,” kata Gubernur. Kerjasama yang dilakukan bersama Kemensos RI, meliputi Pendidikan melalui Program Sarjana Terapan dan Pendidikan melalui Program Magister Terapan. Sementara itu, Mensos RI Juliari P Batubara mengungkapkan, dukungan pemerintah pusat terhadap daerah banyak dirasakan manfaatnya.
Terlebih bagi daerah perbatasan seperti Kaltara, menjadi fokus perhatiannya. Hal ini menyesuaikan dengan visi dan misi Presiden RI Joko Widodo yang dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya membangun SDM Indonesia yang unggul. “Nah Kaltara ini, adalah wilayah beranda negara. Karena itu perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat,” jelas Juliari.
Seperti diketahui, Kaltara mendapatkan bantuan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dalam bentuk bantuan sosial dan dana alokasi khusus (DAK). Selain itu, pemprov melalui Dinas Sosial Kaltara juga telah mengajukan item program meliputi kegiatan sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) bagi 5 kabupaten dan kota, rehab Panti Tresna Werda Provinsi Kaltara, pelaksanaan pilot project pusat kesejahteraan sosial 2 desa per kabupaten dan kota, bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-Rutilahu), bantuan kelompok usaha bersama (KUBE), dan bantuan penyediaan sarana-prasarana lingkungan (Sarling).
Sebelumnya sejumlah kegiatan yang merupakan program dari Kementerian Sosial telah dijalankan di Kaltara. Di antaranya ada KUBE, bantuan rehab rumah, juga ada PKH (Program Keluarga Harapan). Untuk mendukung program-program tersebut, melalui APBD Pemprov Kaltara juga mengalokasikan anggaran. Program-program ini, memiliki tujuan di antaranya untuk pengentasan kemiskinan.
Berita Terkait
Pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas penerimaan akpol, bintara, dan tamtama Polri 2024 di Polda Kaltara
Sabtu, 20 April 2024 21:37
Penandatanganan pakta integritas Seleksi Pendidikan Sekolah 2024 di Polda Kaltara
Senin, 26 Februari 2024 13:17
Penandatanganan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan KUA PPAS 2024
Kamis, 30 November 2023 20:13
Wakapolda Kaltara pimpin pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas seleksi PAG dan SBP
Senin, 14 Agustus 2023 12:05
Polda Kaltara gelar penandatanganan pakta integritas penerimaan anggota Polri
Selasa, 18 April 2023 19:47
Pengambilan sumpah dan penandatanganan Pakta Integritas Bintara 2023
Senin, 17 Oktober 2022 12:20
Wakapolda Kaltara pimpin penandatanganan pakta integritas calon Tamtama Gelombang I Tahun 2023
Kamis, 22 September 2022 17:31
Penandatanganan PKS optimalkan pungutan pajak pusat dan daerah
Kamis, 15 September 2022 19:40