Tingkatkan Keadilan Gender Bidang Ekonomi dan Politik

Tanjung Selor (ANTARA) - Salah satu tujuan pembangunan adalah meningkatkan sumberdaya manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan sehingga keadilan sosial menjadi salah satu poin penting dalam suatu pembangunan. Namun, beberapa hasil pembangunan menggambarkan adanya ketidaksetaraan gender. Maka, dengan pertimbangan inilah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menyelenggarakan Seminar Pendahuluan Kajian Gender Bidang Ekonomi dan Politik Provinsi Kalimantan Utara pada Kamis (1/10) di ruang rapat lt. 3 Kantor Gubernur Provinsi Kaltara.

Dalam sambutannya, Kepala DP3AP2KB Kaltara, Suryanata menjelaskan keadilan gender dapat terjadi akibat dari sistem dan struktur sosial. “Jika siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis, maka keadilan gender akan terjadi. Berdasarkan rilis dari BPS Kaltara, dalam hal pengeluaran terjadi kesenjangan ekonomi pada perempuan yang dapat dilihat dari adanya gap yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk bidang politik, keterlibatan perempuan di parlemen tahun 2018 hanya sebesar 20 persen,” jelasnya.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan khususnya pada kelompok perempuan dalam bidang ekonomi dan politik. Untuk itu, Suryanata berharap seminar ini dapat meningkatkan kesetaraan gender. “Dengan adanya kegiatan ini saya berharap dapat memberikan solusi untuk meningkatkan kesetaraan gender terutama di bidang ekonomi dan politik khususnya di provinsi kita tercinta,” harapnya.

Perlu diketahui, dalam komponen pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kaltara terdiri dari; angka harapan hidup antara laki-laki dan perempuan, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, hingga pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan. IPG sendiri digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel untuk mengungkapkan ketidakadilan pencapaian kesejahteraan laki-laki dan perempuan.