Tiga desa perbatasan Kaltara-Malaysia masih berstatus OBP

id lumbis hulu, nunukan, tiga desa, OBP

Tiga desa perbatasan Kaltara-Malaysia masih berstatus OBP

Warga Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan menggunakan jalur sungai sebagai satu-satunya akses keluar masuk daerahnya.

Nunukan (ANTARA) - Tiga desa di Kecamatan Lumbis Hulu, wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kaltara masih menyisakan permasalahan terkait statusnya.

"Iya benar tiga desa ini masuk status saling klaim atau 'outstanding boundary problems' (OBP) antara Indonesia dengan Malaysia," kata Camat Lumbis Hulu Justinus melalui sambungan telepon pada Rabu.

Ia membenarkan status tiga desa dari 10 desa di wilayah kerjanya masih berstatus abu-abu karena belum 100 persen bagian dari NKRI.

Ketiga desa yang dimaksudkan adalah Desa Lipaga, Desa Kabungolor dan Desa Tetagas.

Ketiganya masih berstatus OBP atau saling klaim antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia.

Namun sejak 2016, kata Justinusbahwa Pemerintah Pusat telah mengucurkan anggaran dana desa (DD) dengan membangun sejumlah fasilitas, antara lain dermaga pelabuhan rakyat dan semenisasijalan desa.

Justinus juga menyatakan selama ini Pemerintah Daerah dan Pusat telah membangun ketiga desa ini tanpa ada hambatan atau larangan dari Pemerintah Malaysia.

Pasalnya, puluhan keluarga pada ketiga desa ini semuanya menyatakan diri bagian dari NKRI.

"Tidak ada juga larangan dari Malaysia kalau kami membangun fasilitas pada ketiga desa ini karena memang secara historinya ketiga desa ini bagian dari NKRI," ujar dia.

Namun dia berharap kepada Pemerintah Pusat agar secepatnya menyelesaikan status dari ketiga desa ini.

Di daerahnya ada 10 desa termasuk yang berstatus OPB, yakni Bulu Laun Hulu, Duyan, Kabungolor, Kalisun, Lipaga, Mamasin, Sibalu, Tau Lumbis, Tetagas dan Tuntulibing.

Kondisi jalanan pada kecamatan ini belum ada yang diaspal dan belum memiliki akses antar desa.

Status sebagai beranda negara sehingga pihaknya berharap pusat lebih perhatian membangun kawasan itu karena selain bisa mendukung perekonomian warga perbatasan juga bernilai politis.

Baca juga: Warga perbatasan hibahkan 1 hektar lahan bangun gedung SMP

Baca juga: Lagi, Dokter Terbang Layani Warga di Wilayah Terisolir
Pewarta :
Editor : Iskandar Zulkarnaen
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar