Mataram (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RIMuhaimin Iskandar mengatakan usulan penghapusan jabatan setingkat gubernur bertujuan untuk menciptakan efisiensi anggaran.
"Anggaran-anggaran gubernur ini besar, tapi fungsinya hanya menjadi perwakilan atau perpanjangan tangan Pemerintah pusat; terjadi penumpukan di situ,"kata Muhaimin usai menghadiri Mimbar Kebangsaan "Road Map dan Konstruksi Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045" di Lantai III Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa.
Muhaiminmenilaifungsi koordinasi antara gubernur dengan bupati dan wali kota juga tidak berjalan dengan baik.
"Gubernur ngumpulinbupati atau wali kota sudah tidak didengar, karena gubernur ngomong apa saja bahasanya sudah sama dengan (Pemerintah) pusat. Lebih baik dipanggil menteri daripada dipanggil gubernur, itu alasannya. Sehingga, alasannya tidak efektif jabatan gubernur ini," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Menurut dia, keberadaan gubernur dalam sistem pemerintahan tidak efektif, sementaraanggaran yang diperlukan untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) juga relatif besar. Oleh karena itu, dia kemudian mengusulkan agar jabatan gubernur diganti dengan jabatan setara direktur jenderal atau direktur kementerian.
"Posisi gubernur adalah posisi perpanjangan tangan Pemerintah pusat, berarti sifatnya apa? Administrator. Kalau sudah administrator, tidak usah dipilih langsung. Kalau perlu tidak ada jabatan gubernur. Jabatan itu diisi sekaliber dirjenatau direkturdari kementerian, sehingga efisien," jelasnya.
Baca juga: Pakar hukum Undana dukung gagasan peniadaan jabatan gubernur
Karena usulan tersebut bersifat revolusioner, Muhaiminberharap pada Pemilu Serentak 2024 pilkadauntuk gubernur sudah dihapuskan.
"Momentumnya mengakhiri Pilkada 2024. Presiden keluarkan perpu(peraturan pemerintah pengganti undang-undang), DPR RI keluarkan undang-undang," imbuhnya.
Dengan tidak adanya jabatan setara gubernur, katanya, maka anggaran besar untuk kepala daerah tingkat provinsi itu bisadialihkan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
"Lebih baik anggarannya untuk meningkatkan SDM aja. Ndakusah dipakai untuk yang lain-lain. Intinya, bagaimana meningkatkan SDM saja. Kita tidak butuh pakai baju yang terlalu bagus, terpenting otaknya cemerlang," ujar MuhaiminIskandar.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Muhaimin sebut peniadaan jabatan gubernur untuk efisiensi anggaran
Muhaimin: Peniadaan jabatan gubernur untuk efisiensi anggaran
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar usai mengisi Mimbar Kebangsaan "Road Map dan Konstruksi Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045" di Lantai III Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (31/1/2023). (ANTARA/Nur Imansyah)
