Tanjung Selor (ANTARA) - Kamis (16/02/23) Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan Kunjungan Kerja terkait Pendistribusian Gas Elpiji dan BBM di Wilayah Kaltara.
Kunjungan kerja ini dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Kaltara Albertus Stefanus Marianus ST, Jufri Budiman S.Pd Sebagai Ketua Komisi III dan Anggota DPRD provinsi Kalimantan Utara. Diterima langsung oleh Fuel Terminal Manager Pertamina Patra Niaga Dwi Sutan Tono, Fahrul AR sebagai Supervisor MPS, tujuan pertemuan ini adalah untuk mengajak Pihak Pertamina Patra Niaga Melaksanakan Pengawasan Pendistribusian LPG dari agen ke pangkalan dan memaksimalkan penjualan ke konsumen akhir.
Pangkalan resmi ditugaskan untuk melayani masyarakat pengguna khususnya bagi warga miskin, dan pelaku usaha mikro kecil (UMKM).
Sebagai informasi, Untuk Wilayah Perbatasan Negara RI semenjak bulan Agustus 2022 tidak ada lagi pengiriman BBM, serta pendistribusian yang akhir ini terjadi kekurangan kuota pengiriman.
Menanggapi hal tersebut, pihak Pertamina Patra niaga Tarakan menjelaskan hal itu terkendala oleh armada pesawat pengangkut yang saat ini dalam kondisi tidak layak terbang setelah dilakukan inspeksi perhubungan Udara. pada bulan April 2023 mendatang ini akan keluar kontrak dengan salah satu maskapai, sehingga harapannya pendistribusian akan dapat kembali normal.
Diakhir pertemuan DPRD Komisi III dan Pihak Pertamina Patra Niaga mengadakan foto bersama.(hms)
Baca juga: Pansus DPRD Kaltara bahas Ranperda terkait Narkoba
Baca juga: Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Empat Rancangan Perda Kaltara
Baca juga: Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Inisiatif DPRD dan Prakarsa Pemprov Kaltara
Baca juga: 30 kursi DPRD Tarakan diperebutkan empat dapil
Baca juga: KPU Bulungan ungkapkan perubahan dapil pemilu 2024
Kunjungan kerja ini dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Kaltara Albertus Stefanus Marianus ST, Jufri Budiman S.Pd Sebagai Ketua Komisi III dan Anggota DPRD provinsi Kalimantan Utara. Diterima langsung oleh Fuel Terminal Manager Pertamina Patra Niaga Dwi Sutan Tono, Fahrul AR sebagai Supervisor MPS, tujuan pertemuan ini adalah untuk mengajak Pihak Pertamina Patra Niaga Melaksanakan Pengawasan Pendistribusian LPG dari agen ke pangkalan dan memaksimalkan penjualan ke konsumen akhir.
Pangkalan resmi ditugaskan untuk melayani masyarakat pengguna khususnya bagi warga miskin, dan pelaku usaha mikro kecil (UMKM).
Sebagai informasi, Untuk Wilayah Perbatasan Negara RI semenjak bulan Agustus 2022 tidak ada lagi pengiriman BBM, serta pendistribusian yang akhir ini terjadi kekurangan kuota pengiriman.
Menanggapi hal tersebut, pihak Pertamina Patra niaga Tarakan menjelaskan hal itu terkendala oleh armada pesawat pengangkut yang saat ini dalam kondisi tidak layak terbang setelah dilakukan inspeksi perhubungan Udara. pada bulan April 2023 mendatang ini akan keluar kontrak dengan salah satu maskapai, sehingga harapannya pendistribusian akan dapat kembali normal.
Diakhir pertemuan DPRD Komisi III dan Pihak Pertamina Patra Niaga mengadakan foto bersama.(hms)
Baca juga: Pansus DPRD Kaltara bahas Ranperda terkait Narkoba
Baca juga: Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Empat Rancangan Perda Kaltara
Baca juga: Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Inisiatif DPRD dan Prakarsa Pemprov Kaltara
Baca juga: 30 kursi DPRD Tarakan diperebutkan empat dapil
Baca juga: KPU Bulungan ungkapkan perubahan dapil pemilu 2024