Balikpapan (Antara News Kaltara) -
Sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan di provinsi termuda, kemarin (7/4)
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menggelar audiensi
dengan Forum Kedaulatan Pangan Energi dan Lingkungan.
Kegiatan tersebut, jelas Irianto merupakan penajaman
program yang sebelumnya telah direkomendasikan saat semiloka ketahanan pangan
yang dilakukan di Kabupaten Bulungan.
“Kita kongkritkan beberapa program yang menjadi poin
rekomendasi saat pelaksanaan semiloka yang digelar beberapa waktu lalu,â€
jelasnya.
Beberapa program tersebut antara lain, akan dibentuknya
kelembagaan seperti kelompok kerja (pokja) yang membantu pemerintah provinsi
maupun kabupaten/kota dalam pembangunan ketahanan pangan dan pengembangan food
rice estate di Kaltara.
Untuk itu, Irianto mengajak kepada petani yang ada di
Kaltara untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sebab, kelompok
tersebut akan bekerja memberikan masukan dan konsep untuk penetapan kebijakan
dalam upaya membangun ketahanan pangan dan pertanian.
“Dari Forum Kedaulatan Pangan Energi dan Lingkungan akan
terlibat langsung sebagai anggota pokja yang telah dibentuk untuk memberikan
masukan dan konsep sebagai pijakan penetapan kebijakan membangun ketahanan
pangan dan pertanian,†terang Irianto.
Yang kedua, akan dibangun pertanian terpadu (integrated
farming) diatas lahan seluas 3 ribu ha di Tanjung Buka. Bahkan kawasan tersebut
juga akan dibentuk sebagai kawasan agrowisata sehingga dapat menarik perhatian
seperti yang telah dikembangkan di Pulau Jawa.
“Ada pertanian, kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang
mengolah hasil pertanian,†ungkap Irianto.
Apalagi kawasan Tanjung Buka merupakan wilayah yang
direncanakan akan terintegrasi dengan rencana pembangunan Kota Baru Mandiri.
Pasalnya jalan lingkar kota baru mandiri akan melewati kawasan tersebut.
Sehingga, dirinya optimis kawasan tersebut patut dijadikan wilayah percontohan
usaha pertanian dan rice food estate.
Saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan telah
memiliki delta kayan food estate seluas 50 ribu ha. 3 ribu ha nya akan dibuat
sebagai pusat percontohan usaha tani di Kaltara bahkan di Indonesia.
“Pembiayaannya akan kita usahakan melalui Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) untuk mengembangkan infrastruktur usaha taninya seperti pengairan, jalan
usaha tani, dan infrastruktur lainnya termasuk bantuan bibit,†tambahnya.
Organisasi yang dibentuk oleh Alumnus Institut Pertanian
Bogor (IPB) memaparkan mengenai potensi kedaulatan pangan yang ada di Kaltara.
Sebagai Gubernur, Irianto menyambut positif dengan acara yang dilakukan itu.
“Hal ini merupakan upaya
mereka untuk mengabdi untuk kepentingan para petani yang ada di Indonesia,
khususnya Kaltara,†ujar Irianto.