Bogor (Antara News Kaltara) – Kreasi dan inovasi yangdilakukan Pemerintah Provinsi Kaltara mendapatkan apresiasi. Kali ini,Pengelolaan Informasi Geospasial yang mulai dikembangkan sejak tahun 2015 lalumendapatkan penghargaanBhumandala Award Kategori Simpul Jaringan Berkembang. Penghargaan diserahkan oleh Menteri PPN/KepalaBappenas Bambang P. S. Brodjonegoro kepada Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie dalam acara Peringatan Hari InformasiGeospasial 2016 di Kantor Badan Informasi Geospasial, Cibinong, Bogor, Senin(17/10).
Iriantomenjelaskan, penghargaan yang melewati rangkaian penilaian yang ketat inidiberikan karena Kaltara, meskipun sebagai daerah baru dimana saat ini berusiatiga tahun dan enam bulan. Namun dinilai memiliki komitmen terhadap pengelolaanInformasi Geospasial (IG) dan berhasil meletakkan pondasi demi terwujudnyasimpul jaringan.
“Kita memiliki komitmendalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk 5 tahun ke depanKaltara sudah menganggarkan kurang lebih Rp 20 miliar untuk kegiatangeospasial. Alhamdulillah pondasi yang baru kita bangun mendapatkan apresiasidan penghargaan. Kami tidak berharap untuk menang, tapi masuk nominasi puncukup berbangga. Karena dari 34 provinsi, hanya Kaltara dan Kalimantan Timurserta beberapa kabupaten kota diantaranya Sragen dan Kota Manado yang dinilaioleh tim,â€ujarnya
Selain itu, lanjutIrianto pihaknya berkomitmen menyusun sistem informasi tata ruang karena kedepan manfaatnya sangat besar dan dibutuhkan bukan hanya oleh pemerintah tetapibagi swasta yang ingin berinvestasi di Kaltara.
Gubernur mengatakan,simpul jaringan ini adalah institusi yang bertanggungjawab dalampenyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran danpenyebarluasan tentang data lokasi geografis yang ada di provinsi KalimantanUtara.
“Salah satu produk kitayaitu SIMTARU yang merupakan aplikasi online dengan menyajikan Informasi dimedia publik sesuai kebutuhan masyarakat,†jelas Irianto.
Menurutnya, penerapanaplikasi simtaru telah dilakukan sejak tahun 2015 lalu. Namun, akses secarakeseluruhan belum dapat diunduh oleh semua pihak. Sebab, Peraturan Rencana TataRuang Wilayah Provinsi masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD Kaltarasehingga hanya dapat diakses beberapa intitusi seperti di lingkungan SKPD.
“Karena apa yang kamiupload di simtaru ini, data itu belum bisa dikatakan valid kalau belum adaperda RTRW-nya,†jelasnya.
Hal yang menjadi dasarpenilaian dari Badan Informasi Gesopasial pusat yakni, berkaitan tentangkuatnya urgensi IG untuk kawasan perbatasan Negara dan pengelolaan sumber dayaalam yang ada. Selain itu terkait kebijakan dan kelembagaan yang telah dibangunterhadap IG dengan membentuk Pokja terhadap simpul jaringan yang ada dimasing-masing SKPD termasuk dukungan kebijakan anggaran.
“Simtaru hasil kerjasama Pemprov Kaltara bersama LembagaPenerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan mencantumkan fitur SPBP (Sistem Pemantauan Bumi Provinsi)yang memudahkan publik memperoleh data citra satelit resolusi menengah dan tinggi secara gratis,â€ujarnya.