Hetifah Optimistis Penambahan Kursi Dapil Kaltim-Kaltara

Jakarta (Antara News Kaltara) -- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Kaltim-Kaltara merasa optimis bahwa dalam dalam UU Pemilu nanti jumlah anggota dewan asal dua provinsi itu akan bertambah, mengingat luas wilayah dan kondisi geografis kini mendapat perhatian pusat.
"Teman-teman dari anggota Pansus lain (membahas tentang RUU Pemilu) dan pihak Pemerintah kini menaruh perhatian dan dapat memahami kondisi di beberapa daerah seperti Kaltim-Kaltara yang mempunyai cakupan wilayah cukup luas," kata Hetifah Sjaifudian Anggota Pansus RUU Pemilu Fraksi Partai Golkar Dapil Kaltim-Kaltara saat dihubungi Antara di Tanjung Selor, Rabu. .
Sehingga, katanya ia optimistis bahwa memungkinkan untuk menambah jumlah kursi DPR RI.
Pembagian kursi Daerah Pemilihan (Dapil) untuk DPR RI menjadi salah satu isu krusial pembahasan RUU Pemilu.
"Selama ini pembagian jumlah kursi DPR RI per Dapil selalu didasarkan pada jumlah penduduk, tanpa menimbang luas wilayah dan kondisi geografis," katanya.
. Dalam pembahasan RUU Pemilu, ia mengaku bahwa sejak awal mengusulkan agar penetapan jumlah kursi Dapil tidak hanya didasarkan pada jumlah penduduk, tetapi juga cakupan wilayah.
Anggota Pansus lain dan Pemerintah dapat memahami kondisi di beberapa daerah seperti Kaltim-Kaltara yang mempunyai cakupan wilayah cukup luas sehingga ia optimistis bahwa memungkinkan untuk menambah jumlah kursi DPR RI.
Dalam Lampiran draft RUU Pemilu, Pemerintah telah mengusulkan alokasi untuk Kaltim sebanyak 5 kursi dan Kaltara 3 kursi. Jumlah itu sepertinya adalah konsekuensi dari pemecahan Dapil. Sebelumnya Dapil Kaltim-Kaltara berjumlah 8 kursi.
"Setelah mencermati usulan Pansus dan hasil simulasi yang dipaparkan Pemerintah hingga tengah malam ini (11/4), saya makin optimis jika jumlah kursi DPR RI untuk Kaltim nantinya akan dapat dipertahankan sebanyak 8 kursi dan Kaltara mendapat 3 kursi", tegas Hetifah.
Pansus RUU Pemilu saat ini telah menyelesaikan 1450 Daftar Inventarisasi Masalah dari total 3055 DIM. "Ada 18 isu krusial yang sudah semua dibahas dan mengerucut pada opsi-opsi, walau belum sampai pada keputusan final", jelas Hetifah.

***4***