SKPD Wajib Patuhi Aturan Perundang-undangan

id ,

BERI ARAHAN : Wagub Kaltara, H Udin Hianggio membuka sosialisasi perjalanan dinas luar negeri di Gedung Serba Guna, Selasa (6/6). (dok humas)

Tanjung
Selor (Antara
News Kaltara)
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) H Udin Hianggio menghimbau Satuan kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di lingkungan Pemprov Kaltara, yang mengajukan permohonan izin
perjalanan dinas ke luar negeri, wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Wagub
menyampaikan hal itu, saat membuka sosialisasi izin perjalanan dinas ke luar
negeri dan izin ke luar negeri
dengan alasan penting. Sosialisasi yang diikuti seluruh perawakilan SKPD digelar di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur, Selasa
(06/06).

“SKPD wajib melengkapi
permohonan yang sesuai dengan persyaratan dan memenuhi ketentuan, agar
permohonan dapat direkomendasikan oleh Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Sekretariat Negara
dan Kementerian Luar Negeri,” ucap Udin.

Wagub mengatakan,
permohonan izin perjalan dinas ke luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan.
Baik dari kelengkapan berkas, maupun batas waktu pengajuan akan otomastis
ditolak oleh sistem dan tidak dapat diproses lebih lanjut. Sebab, sejak 3 Januari 2017 lalu, Kementerian Sekretariat Negara telah
menerapkan aplikasi online Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri
(Simpel).

“Teknisnya dalam aplikasi Simpel itu masing-masing
Kementerian atau Lembaga melalaui Local
Point-nya
dapat mengisi formulir informasi perjalan dinas yang akan di
laksanakan secara online, mengunggah dokumen yang di persyaratkan dan mengunduh
surat persetujuan dari Aplikasi Simpel itu,” papar Udin.

Karena itu,
Udin mengimbau agar peserta sosialisasi mampu
memahami materi yang diberikan oleh narasumber serta dimanfaatkan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak terjadi hal-hal yang berdampak hukum.

“Kepada peserta yang hadir dari kabupaten/kota,
khususnya kepada Pemerintah Provinsi Kaltara agar materi yang diberikan oleh
narasumber dapat kita tanamkan di dalam pelaksanaan pekerjaan kita. Sehingga
tidak terjadi terhadap hal-hal yang berdampak hukum dalam perjalanan bentuk
pengabdian kita terhadap bangsa dan negara,” pungkasnya.
Editor: Firsta Susan Ferdiany
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar