Kucurkan Rp 2,7 M untuk Sanitasi 180 RTLH di Bulungan

Jakarta (Antaranews-Kaltara) - KomitmenPemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) guna meningkatkankesehatan masyarakat terus berlanjut. Salah satunya dengan mengucurkan anggaranRp 2,7 miliar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 2018untuk peningkatan sanitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk kawasan pasangsurut.

Pemprov Kaltara melalui Dinas Pekerjaan UmumPenataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPR-Perkim), menargetkanpeningkatan sanitasi RTLH 2018 tuntas untuk di Kabupaten Bulungan. Setelah ituberlanjut di kabupaten/kota lainnya.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambriemengatakan, 180 RTLH di Bulungan tersebut, nantinya akan mendapatkan bantuanmaksimal Rp 15 juta tiap rumah. "Besaran bantuan tersebut Rp 15 juta perrumah, namun bantuan itu masih kita fokuskan di Bulungan," ujarnya.



Sebab, dikatakan Irianto, berkaitan langsungdengan kondisi kesehatan masyarakat. Karena itu upaya yang dilakukan adalahdengan membantu pembuatan sanitasi bagiRTLH. Berbarengan dengan proses pengusulan, lanjut Gubernur, bidang perumahandan kawasan permukiman juga telah melakukan survei RTLH.

Dengan harapan, melalui data tersebut,DPUPR-Perkim Kaltara akan memetakan jumlah rumah yang akan dibantu denganprogram sanitasi. Di samping koordinasi dengan lurah terkait juga begituintensif guna sinkornisasi data RTLH yang telah disurvei. “Oleh sebabnya, kitaterus berkoordinasi dengan lurah, agar data yang kita dapat pada hasil surveidapat sinkron dengan data kelurahan setempat," sebutnya.

Secara jangka panjang DPUPR-Perkim juga akanmembantu pembangunan sanitasi RTLH se-Kaltara. "Namun kita masih akanfokus di Bulungan terlebih dahulu, khususnya di kawasan pasasng surut. Secaraperlahan akan kita lakukan se-Kaltara, dan memang itu adalah target kita,"jelasnya. Dia berharap program tersebut mendapat dukungan dari masyarakat yangada. Karena akan berdampak positif bagi kesehatan warga setempat.

Tidak hanya dari APBD, Pemprov juga berencanamenggandeng perusahaan yang beroperasi di Kaltara melalui dana Corporate SocialResponsibility (CSR). Sehingga seluruh stakeholder yang ada ikut bahu membahumenyejahterakan warga di provinsi termuda ini. Bahkan, lanjut Gubernur, belumlama ini DPUPR-Perkim juga telah menjadi fasilitator CSR Bankaltimtara untukpengembangan sanitasi di Bulu Perindu, Kelurahan Tanjung Selor Hulu. Nilaikerja samanya sekitar Rp 14,9 juta dari CSR Bankaltimtara untuk sanitasi perrumah.

"Berdasarkan informasi dariDPUPR-Perkim, koordinasi dengan lurah-lurah dilakukan secara intensif.Kebetulan di Bulu Perindu ada 1 rumah yang dibantu. Ke depannya, akan lebihbanyak lagi rumah warga yang dibantu pembangunan sanitasinya. Dan dana inibukan semata-mata hanya Bankaltimtara tetapi, akan tetapi kami akan mengimbauuntuk beberapa CSR perusahan lain," ujar Irianto.

Sementara itu, Kepala DPUPR-Perkim Kaltara,Suheriyatna mengatakan, pada 2018 terdapat sejumlah program yang bersentuhanlangsung dengan masyarakat. Salah satunya pembenahan RTLH di daerah BuluPerindu. Sementara di 2017, juga telah diusulkan sejumlah program yangberkaitan dengan perumahan. Di antaranya penyediaan sanitasi bagi RTLH didaerah yang sama. Hal ini, lanjutnya, untuk mendukung program kesehatanmasyarakat. Di mana, perilaku hidup bersih dan sehat, perlu didukung dengankeberadaan sanitasi. Berbarengan dengan proses pengusulan, bidang perumahan dankawasan permukiman juga telah melakukan survei RTLH.

Dengan harapan, melalui data tersebut,DPUPR-Perkim Kaltara dapat memetakan jumlah rumah untuk dibantu lewat programini. "Kita terus berkoordinasi dengan lurah setempat, agar data yangdidapat pada hasil survei dapat sinkron dengan data kelurahan,"sebutnya.