Kucurkan Rp 2,7 M untuk Sanitasi 180 RTLH di Bulungan

id ,

Kucurkan Rp 2,7 M untuk Sanitasi 180 RTLH di Bulungan

LAYAK HUNI : Kondisi sanitasi rumah warga yang menerima kucuran bantuan peningkatan sanitasi RTLH dari Pemprov Kaltara. (dok humas)

Jakarta (Antaranews-Kaltara) - Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) guna meningkatkan kesehatan masyarakat terus berlanjut. Salah satunya dengan mengucurkan anggaran Rp 2,7 miliar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 2018 untuk peningkatan sanitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk kawasan pasang surut.

Pemprov Kaltara melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPR-Perkim), menargetkan peningkatan sanitasi RTLH 2018 tuntas untuk di Kabupaten Bulungan. Setelah itu berlanjut di kabupaten/kota lainnya.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, 180 RTLH di Bulungan tersebut, nantinya akan mendapatkan bantuan maksimal Rp 15 juta tiap rumah. "Besaran bantuan tersebut Rp 15 juta per rumah, namun bantuan itu masih kita fokuskan di Bulungan," ujarnya.



Sebab, dikatakan Irianto, berkaitan langsung dengan kondisi kesehatan masyarakat. Karena itu upaya yang dilakukan adalah dengan membantu pembuatan sanitasi bagi RTLH. Berbarengan dengan proses pengusulan, lanjut Gubernur, bidang perumahan dan kawasan permukiman juga telah melakukan survei RTLH.

Dengan harapan, melalui data tersebut, DPUPR-Perkim Kaltara akan memetakan jumlah rumah yang akan dibantu dengan program sanitasi. Di samping koordinasi dengan lurah terkait juga begitu intensif guna sinkornisasi data RTLH yang telah disurvei. “Oleh sebabnya, kita terus berkoordinasi dengan lurah, agar data yang kita dapat pada hasil survei dapat sinkron dengan data kelurahan setempat," sebutnya.

Secara jangka panjang DPUPR-Perkim juga akan membantu pembangunan sanitasi RTLH se-Kaltara. "Namun kita masih akan fokus di Bulungan terlebih dahulu, khususnya di kawasan pasasng surut. Secara perlahan akan kita lakukan se-Kaltara, dan memang itu adalah target kita," jelasnya. Dia berharap program tersebut mendapat dukungan dari masyarakat yang ada. Karena akan berdampak positif bagi kesehatan warga setempat.

Tidak hanya dari APBD, Pemprov juga berencana menggandeng perusahaan yang beroperasi di Kaltara melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Sehingga seluruh stakeholder yang ada ikut bahu membahu menyejahterakan warga di provinsi termuda ini. Bahkan, lanjut Gubernur, belum lama ini DPUPR-Perkim juga telah menjadi fasilitator CSR Bankaltimtara untuk pengembangan sanitasi di Bulu Perindu, Kelurahan Tanjung Selor Hulu. Nilai kerja samanya sekitar Rp 14,9 juta dari CSR Bankaltimtara untuk sanitasi per rumah.

"Berdasarkan informasi dari DPUPR-Perkim, koordinasi dengan lurah-lurah dilakukan secara intensif. Kebetulan di Bulu Perindu ada 1 rumah yang dibantu. Ke depannya, akan lebih banyak lagi rumah warga yang dibantu pembangunan sanitasinya. Dan dana ini bukan semata-mata hanya Bankaltimtara tetapi, akan tetapi kami akan mengimbau untuk beberapa CSR perusahan lain," ujar Irianto.

Sementara itu, Kepala DPUPR-Perkim Kaltara, Suheriyatna mengatakan, pada 2018 terdapat sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satunya pembenahan RTLH di daerah Bulu Perindu. Sementara di 2017, juga telah diusulkan sejumlah program yang berkaitan dengan perumahan. Di antaranya penyediaan sanitasi bagi RTLH di daerah yang sama. Hal ini, lanjutnya, untuk mendukung program kesehatan masyarakat. Di mana, perilaku hidup bersih dan sehat, perlu didukung dengan keberadaan sanitasi. Berbarengan dengan proses pengusulan, bidang perumahan dan kawasan permukiman juga telah melakukan survei RTLH.

Dengan harapan, melalui data tersebut, DPUPR-Perkim Kaltara dapat memetakan jumlah rumah untuk dibantu lewat program ini. "Kita terus berkoordinasi dengan lurah setempat, agar data yang didapat pada hasil survei dapat sinkron dengan data kelurahan," sebutnya.