Tarakan (Antaranews Kaltara) – Gubernur Kalimantan Utara(Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menegaskan agar seluruh perusahaan perkebunankelapa sawit di Provinsi Kaltara untuk mengikuti Program Penilaian PeringkatKinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Proper. Sejauh ini,baru 4 perusahaan kelapa sawit di Kaltara yang telah mengikuti program ini,dari 13 perusahaan kelapa sawit (volume besar) yang terdata.
Kesertaan perusahaan kelapa sawit pada program Proper,juga menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kelestarian lingkungan. “PadaProper ini, ada beberapa aspek yang dinilai. Di antaranya, aspek perizinan,pengelolaan kualitas air, kualitas udara, dan pengelolaan limbah. Jadi,perusahaan jauh lebih peduli dengan lingkungan,†kata Gubernur saat menyampaikansambutan pada pelantikan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) atauIndonesian Palm Oil Association (IPOA) di Ruang Pertemuan Lantai ISwissbel-Hotel Tarakan, Selasa (27/2).
Gubernur memastikan, apabila pihak perusahaan memilihuntuk tidak mengikuti Proper ini, maka akan ada sanksi yang dapat dijatuhkanoleh pemerintah. “Sanksi paling tegas, adalah pencabutan izin bagi perusahaanbersangkutan,†jelas Irianto.
Sebagai informasi, sesuai data GAPKI ada sekitar 210 ribuhektare lahan sawit yang telah ditanami di Kaltara. Dimana, ada 850 ribu hektareizin lokasi yang sudah diterbitkan di Kaltara oleh pimpinan kabupaten diKaltara. “Yang penting untuk diingat, pengelolaan sawit harus berdasarkanperaturan yang berlaku. Diantaranya, Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014tentang Perkebunan,†kata Gubernur. Sesuai ketentuan itu, perusahaan sawit jugadituntut mampu meningkatkan cadangan devisa negara dan menyediakan lapangankerja yang luas.
Terkait pelantikan GAPKI Provinsi Kaltara masa bakti2018-2021, Gubernur mengingatkan bahwa Kaltara sepatutnya banyak bersyukurkepada Allah SWT karena diberikan karunia besar akan kekayaan alam berupahutan, lahan, air dan iklim. Bahkan, dengan rahmat-Nya pula, di Kaltara dapattumbuh baik kelapa sawit. “Secara faktual, tanaman kelapa sawit dibutuhkan olehpelbagai mahluk hidup. Salah satu olahan paling banyak dihasilkan olehperusahaan sawit adalah, minyak sawit. Dan, minyak sawit ini bisa diolahmenjadi 900 jenis produk turunan,†kata Irianto.
Persoalannya, saat ini perusahaan sawit di Kaltara,bahkan Indonesia lebih fokus menghasilkan minyak sawit, atau sejauhnya adalahuntuk biodiesel. Berbeda dengan negara lain yang sudah mengolahnya lebih jauh.“Minyak sawit ini memang ekonmis. Salah satu manfaatnya, adalah manfaat bagikesehatan tubuh. Utamanya untuk menjaga kelenturan kulit tubuh. Tapi, dapatpula diolah lebih ekonomis lagi dengan industri hilirnya,†ulas Gubernur.
Dengan kondisi itu, sedianya pengelolaan perkebunankelapa sawit Indonesia sedianya dapat lebih maju dari negara penghasil sawitlainnya. Tapi pada faktanya, nilai ekspor sawit Indonesia disalip Malaysia. “Padahal,dulu Malaysia belajar mengusahakan sawit dari Indonesia. Bibitnya jugadidatangkan dari Indonesia. Ini menjadi catatan, utamanya persoalan tata kelolapemerintahan dan perusahaan juga GAPKI,†ungkap Irianto.
Terkait keberadaan GAPKI, sedianya organisasi harus dapatberjalan maksimal sesuai tujuannya. Untuk itu, Gubernur menyarankan agar GAPKImenghimpun kepengurusan dari kalangan elit perusahaan sawit. Salah satunya,dengan menempatkan para pemilik perusahaan dalam organisasi ini. “Agar lebihoptimal, GAPKI harus memiliki ketegasan soal penetapan dan pemungutan besaraniuran dari para anggotanya. Sebab, organisasi tak bisa jalan tanpa biaya,†ujarGubernur.
Gubernur juga mengharapkan GAPKI dapat mengingatkankepada pengusaha sawit agar memperhatikan kesejahteraan karyawannya. “Anggaplahkaryawan sebagai tulang punggung perusahaan. GAPKI pun harus turut berperanserta aktif terhadap perjuangan hak-hak karyawan lainnya,†ulas Irianto.
Isu lain yang patut menjadi perhatian GAPKI, adalah isulingkungan. “Isu ini sudah mengglobal, jangan disepelekan. Mengingat, buyer kebanyakan adalah negara yang majusecara ekonomi dan peradaban. Bahkan, tak jarang mereka lah yang mengaturharga. Tak kalah pentingnya, GAPKI juga harus memperbaiki tata kelolapengusahaan sawit di Indonesia,†papar Gubernur. Terakhir, para pengurus GAPKIharus tahu dan memahami aturan organisasi. Utamanya, Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga (AD/ART). Tak lupa pula, setiap elemen GAPKI harus dapat salingmenghargai.
