Sampaikan LKPj 2018, Gubernur Tekankan Peningkatan PAD

id Laporan, Keterangan,Pertanggungjawaban,2018

Sampaikan LKPj 2018, Gubernur Tekankan Peningkatan PAD

PERTANGGUNGJAWABAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menyerahkan dokumen LKPj 2018 kepada Ketua DPRD Kaltara Marthen Sablon, Senin (1/4). (humasprovkaltara)

Tanjung Selor (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2018 pada Rapat Paripurna di DPRD Kaltara pada Senin (1/4) kemarin. Selain kondisi secara makro dan mikro, gubernur juga memaparkan berbagai hasil kegiatan selama tahun anggaran 2018. Termasuk capaian-capaian yang sudah diperoleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Satu hal yang menjadi penekanan dalam sambutannya kemarin adalah terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh Pemprov Kaltara pada 2018. Disebutkan, dari target PAD pada 2018 yang ditetapkan sebesar Rp 498,2 miliar, realisasinya bisa mencapai Rp 574,05 miliar.

“Pencapaian yang lumayan besar. Dan saya optimis PAD Kaltara kian tahun akan terus bertambah. Untuk itu, selain meminta kepada seluruh OPD untuk bekerja lebih keras lagi dalam menggali potensi-potensi PAD, saya juga berharap dukungan dari DPRD, salah satunya melalui produk-produk Perda yang bisa meningkatkan PAD kita,” ujar Irianto.

Dalam kesempatan itu, oleh Gubernur juga dibeberkan mengenai kondisi secara makro di Kaltara. Gubernur menyebutkan, meski sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kaltara pada 2018 masih tertinggi di Kalimantan. Yaitu pada angka 6,09 persen, (sedikit lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar (6,59 persen).

”Pertumbuhan tersebut dari sisi produksi, yang dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,96 persen. Kemudian Listrik dan Gas (11,17persen), serta Informasi dan Komunikasi yang mendapai 9,09 persen,” urai Irianto.

Peningkatan Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kaltara itu, lanjutnya, memberikan dampak positif bagi pengurangan jumlah penduduk miskin di Kaltara. Di mana jumlah penduduk miskin pada 2018 mendapai angka kemiskinan 6,86 persen atau 49,59 ribu jiwa. Meski demikian, diakuinya jumlah ini sedikit mengalami peningkatan dibanding angka kemiskinan Kaltara pada 2017, yaitu 48.560 orang atau 6,96 persen.

Gubernur pun mengaku cukup puas, karena dapat mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2018. Menurutnya, capaian tersebut juga memperkuat optimisme pertumbuhan di 2019 ini. Dalam kesempatan itu, juga disampaikan bahwa pada 2019 diagendakan arah pembangunan infrastruktur yang berfungsi dalam mendukung sektor prioritas di Kaltara, seperti Pendidikan, kesehatan, serta pengurangan angka kemiskinan.

Disampaikan juga oleh Irianto, terkait realisasi penggunaan APBD 2018, baik itu pendapatan maupun belanjanya. Dalam pendapatan, dari target pendapatan Rp 2,42 triliun, teralisasi realisasi Rp 2,40 triliun. Dengan rincian, PAD dari target Rp 498,2 miliar, terealisasi 574,05 miliar, kemudian pendapatan transfer dari target Rp 1,88 triliun, terealisasi Rp 1,8 triliun dan pendapatan Lain-lain yang sah dari Rp 43,5 miliar, terealisasi Rp 17,51 miliar.

Selanjutnya struktur belanja, dari pagu anggaran belanja yang ditetapkan Rp 2,8 triliun, realisasinya Rp 2,33 triliun. Dengan rincian untuk belanja operasi dari pagu yang disiapkan Rp 1,71 triliun, terealisasi realisasi Rp 1,55 triliun dan belanja modal dari pagu Rp 1,01 triliun, realisasinya Rp 629,63 miliar.