Pemerintah Siapkan Langkah Strategis Jaga Inflasi

id Langkah, Jaga, Inflasi

RAKORNAS INFLASI : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie menghadiri Rakornas Pengendalian Inflasi yang dibuka oleh Wapres HM Jusuf Kalla di Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (25/7) (humasprovkaltara)

Jakarta (ANTARA) - Guna menjaga tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) agar tetap berada dalam target, Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat mengambil tiga langkah strategis. Yakni, menjaga inflasi dalam kisaran sasaran, memperkuat pelaksanaan peta jalan pengendalian inflasi nasional 2019-2021 dengan menempuh pelaksanaan peta jalan pengendalian inflasi di tingkat provinsi , serta memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi melalui Rakornas Pengendalian Inflasi.

Demikian disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengutip arahan Wakil Presiden (Wapres) RI HM Jusuf Kalla saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (25/7). Menjaga inflasi dalam kisaran sasaran, dijelaskan Irianto, dilakukan melalui 4 kebijakan utama terkait keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaranan distribusi dan komunikasi efektif. Kebijakan ini ditempuh dengan memberikan prioritas kepada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi yang didukung oleh ekosistem yang lebih kondusif serta ketersediaan data yang akurat.

“Dari itu, rakornas kali ini mengangkat tema sinergi dan inovasi pengendalian inflasi untuk penguatan ekonomi yang inklusif. Setelah rakornas ini, akan ditindaklanjuti dengan Rakor Pusda TPID," ungkap Gubernur. Tak terlepas dari itu, untuk skala regional, berdasarkan laporan BI, secara umum ekonomi Kaltara pada tahun ini diperkirakan tumbuh positif lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. "Akselerasi kinerja lapangan usaha pertambangan dan konstruksi menjadi pendorong utama peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut,” ucap Irianto.

Peningkatan lapangan usaha konstruksi sejalan dengan terus berlanjutnya percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan infrastruktur strategis lainnya seperti jalan perbatasan dan rumah sakit. Disamping itu, proyeksi membaiknya harga komoditas pertambangan sejak awal 2019 turut berimbas positif terhadap kinerja lapangan usaha pertambangan.

“Hal lainnya, lapangan usaha perdagangan diperkirakan tumbuh lebih baik yang didorong masih baiknya konsumsi swasta terkait daya beli yang terjaga dan aktivitas pemilu serta lebih tingginya kinerja sektor tradables berpotensi mendorong kinerja sektor pertambangan lebih lanjut,” beber Gubernur.

Gubernur berharap sejumlah pertimbangan BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat dikaji dan direalisasikan lebih jauh. Pertimbangan itu, yakni perlunya dilakukan replanting melalui pemberian bantuan bibit unggul kelapa sawit kepada petani perkebunan rakyat guna mengatasi tantangan belum optimalnya produksi perkebunan rakyat. Lalu memperkuat kompetensi SDM di sektor pertanian, khususnya perkebunan rakyat.

“Upaya itu dapat berbentuk memberikan pelatihan maupun bimbingan teknis. Juga perlu mempercepat pembangunan infrastruktur fisik untuk mendukung konektivitas antar wilayah khususnya jalan-jalan strategis, seperti jalan antar kabupaten maupun akses jalan menuju pelabuhan,” ulas Gubernur.

Irianto juga memastikan pemerintah akan terus mendorong kelanjutan pembangunan PLTA Sei Kayan, KIPI Tana Kuning-Mangkupadi, dan KBM Tanjung Selor dalam rangka percepatan industrialisasi di wilayah Kaltara. “BI juga menyarankan agar dikeluarkannya beberapa paket kebijakan ekonomi yang dapat menstimulasi dan mempermudah investasi di Kaltara. Dan, mengoptimalkan potensi ikan Bandeng untuk ekspor, memfungsikan kembali pelabuhan perikanan, serta mendorong penyediaan integrated cold storage (ICS),” tutur Irianto.

Sebelumnya, Gubernur juga menghadiri Sarasehan Nasional di Function Room-Gedung Thamrin Lantai 4 Bank Indonesia (BI), Jakarta, Rabu (24/7). Acara ini mengangkat tema pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mendukung pengendalian inflasi.

Sesuai data BI, seperti disapaikan Irianto, pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) regional Kalimantan berada pada level 8 persen. Di mana PDRB tertinggi dicapai Kaltara sebesar 7.13 persen. Lalu, Kalteng 6,03 persen, Kaltim 5,36 persen, Kalbar 5,07 persen, dan Kalsel 4,08 persen.

“Untuk Kaltara sendiri, pertumbuhan ekonominya masih tumbuh tinggi pada level 7,13 persen (YoY). BI merilis bahwa pertumbuhan ekonomi Kaltara pada triwulan IV 2018 sebesar 7,69 persen (YoY), dan di triwulan I 2019 sebesar 7,13 persen (YoY). Ini jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi rata-rata untuk regional Kalimantan yang mencapai 5,49 persen pada triwulan IV 2018 dan 5,33 persen pada triwulan I 2019. Juga daripada pertumbuhan ekonomi nasional, yang mencapai 5,18 persen pada triwulan IV 2018 dan 5,07 persen triwulan I 2019,” urainya.

Baca juga: Strategi Kendalikan Inflasi di bahas di Respons Kaltara
Baca juga: Inflasi Kaltara 0,96 Persen, Gubernur Minta TPID Kerja Keras Tekan Harga
Baca juga: Kendalikan Inflasi, Gubernur: TPID Harus Bekerja Keras


Pewarta :
Editor: Firsta Susan Ferdiany
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar