Kendalikan Inflasi, Gubernur: TPID Harus Bekerja Keras

Tarakan (Antaranews Kaltara) – Pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Kalimantan Utara (Kaltara) yang stabil, mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di provinsi termuda di tanah air ini pada Agustus 2018 sebesar 5,22 persen atau angka pengangguran sebanyak 17.797 orang. Tak hanya itu, stabilitas ekonomi yang terjaga juga menurunkan angka kemiskinan di Kaltara. Per Maret 2018, kemiskinan tercatat menurun menjadi 7,09 persen atau ada sekitar 50.530 orang, dari jumlah penduduk Kaltara sekitar 700.000 jiwa.

Demikian dibeberkan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Kaltara yang dilaksanakan di Hotel Tarakan Plaza, Kamis (22/11). “Rapat (pengendalian inflasi) ini sangat penting. Bahkan karena begitu pentingnya pengendalian inflasi, secara nasional setiap Rakor TPID, Presiden Jokowi selalu hadir. Begitu pun di Kaltara. Saya selalu menyempatkan untuk bisa hadir,” ungkap Gubernur.
Kenapa pengendalian inflasi penting?Irianto menerangkan, inflasi memegang peranan penting dalam perekonomian, baik nasional maupun daerah.“Banyak contoh kehancuran negara karena inflasi yang tak terjaga. Seperti Venezuela, juga beberapa negara lain. Bahkan bisa menimbulkan kebangkrutan. Di Indonesia pun pernah terjadi. Presiden Soekarno jatuh karena inflasi pada awal 1960-an. Begitu pun Presiden Soeharto pada 1998. Jadi patut disadari, jika Presiden Jokowi begitu memberi perhatian terhadap pengendalian inflasi. Dan itu juga patut kita ikuti di daerah. Kepala daerah wajib memperhatikan pengendalian inflasi di wilayahnya,” kata Irianto lagi.
Di Kaltara, disebutkan Gubernur, sejauh ini kinerja ekonomi, baik pertumbuhan maupun inflasi masih bisa terkendali. Meski diakui, sebagai daerah baru dengan penduduk yang relatif sedikit, laju inflasi di Kaltara masih fluktuatif. Bahkan sempat mengalami deflasi.

“Pengendalian inflasi dilakukan dengan berbagai hal. Di antaranya dengan mengendalikan harga kebutuhan masyarakat, pemenuhan infrastruktur untuk kelancaran logistik, meningkatkan produksi dan juga yang tak kalah penting mendorong pertumbuhan investasi,” ungkap Irianto. Gubernur mengatakan, inflasi tidak terlepas dengan indikator ekonomi makro lainnya. Seperti pertumbuhan ekonomi, laju investasi, ekspor-impor dan lainnya. Termasuk dipengaruhi oleh angka pengangguran, angka kemiskinan tingkat angka ratio gini dan lainnya. “Ini semua harus menjadi perhatian serius oleh kepala daerah (bupati dan walikota) selaku ketua TPID, bersama anggota TPID-nya.Untuk mengendalikan inflasi, TPID harus bekerja lebih keras, sesuai bidangnya masing-masing,” jelas Gubernur.

Mengenai pertumbuhan ekonomi, Gubernur mengatakan, Kaltara sudah cukup bagus. Bahkan pada 2017, pertumbuhan ekonomi Kaltara sempat tertinggi di Kalimantan. Yaitu kurang lebih 6,38 persen. Sementara pada tahun ini, hingga Oktober pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen lebih. “Awal 2018, Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Kaltara bisa lebih baik. Bahkan perkiraannya mencapai 7 persen lebih. Namun karena perkembangan situasi ekonomi nasional dan global yang tidak stabil,” ucap Gubernur.

“Perlu kita pahami juga, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu membuat ekonomi di suatu daerah akan makin maju. Terlebih apabila inflasi tinggi dan tidak terkendali. Untuk itulah, begitu pentingnya pengendalian inflasi,” timpal Irianto.

Ditambahkan, pertumbuhan ekonomi dikarenakan beberapa indikator. Salah Satunya investasi. Baik itu investasi dari pemerintah, melalui APBD maupun APBN, maupun investasi dari masyarakat dan swasta. “Kaltara cukup diuntungkan dengan investasi melalui APBN yang cukup besar. Karena sebagai wilayah perbatasan banyak proyek pemerintah dilaksanakan di Kaltara. Namun demikian, investasi swasta juga turut menyumbang. Kita juga optimis, ke depan investasi di Kaltara semakin cerah. Apalagi jika pembangunan PLTA Kayan yang nilainya sangat besar sudah bisa jalan,” beber Irianto.

Rakor TPID se-Kaltara kemarin dihadiri beberapa kepala daerah. Seperti Walikota Tarakan Sofian Raga, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid, Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala, serta beperapa perwakilan dari OPD terkait, baik dari Pemprov maupun pemerintah kabupaten maupun kota se-Kaltara. “Setelah Rakor TPID tingkat provinsi, saya minta nanti bupati dan walikota melakukan hal yang sama di wilayahnya masing-masing. Hasilnya nanti laporkan ke saya, selaku gubernur,” tutup Irianto.