Tanjung Selor (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Kesatuan Bangsa dan Poltik (Kesbangpol) memilik peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan, terutama dalam menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 di wilayah Kaltara. “Stabilitas keamanan, serta mencegah potensi konflik sosial, sangat dibutuhkan dalam pembangunan di daerah. Termasuk juga untuk menjaga investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kaltara,“ kata Kepala Kesbangpol Kaltara, Basiran.
Menjelang pelaksanaan Pilkada 2020 di wilayah Kaltara, Basiran menyampaikan raut stabilitas politik. Berbagai tahapan sudah mulai berjalan dan dilaksankan oleh pihak penyelenggara, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Untuk saat ini, kondisi stabilitas politik masih aman dan terkendali. Ini semua atas dukungan dari pihak Polri dan TNI, termasuk juga masyarakat. Sebagai OPD (Organisasi perangkat Daerah) yang terkait, kami bekerjasama dengan pihak TNI dan Polri dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada 2020 nanti. Tiap tahun kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kaltara,“ paparnya.
Basiran menyebutkan, pada Pilkada serentak 2020 ini, selain pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur di Provinsi Kaltara juga ada 4 kabupaten yang melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Yakni Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung. “Dalam pelaksanaan kegiatan Pemilu (Pemilihan Umum) serentak tahun ini, untuk lebih siap lagi dan belajar dari sebelumnya. Saya berharap Pemilukada 2020 ini dapat berlangsung aman, tertib dan sesuai dengan tahapan-tahapannya,“ tutur Basiran.
Terkait potensi konflik di Kaltara, Basiran menjelaskan timbulnya konflik sosial, salah satunya bisa disebabkan oleh banyaknya berita hoax yang simpang siur di media sosial. Hal ini bisa membuat suasana di masyarakat menjadi tidak kondusif. Demikian juga potensi konflik ini diperuncing keberadaan masyarakat dengan mudah terprovokasi berita hoax. “Berita Hoax ini sangat berbahaya, karena dapat berdampak buruk bagi generasi muda, dapat memicu perpecahan, dapat menurunkan reputasi, sejarah bisa menjadi bisa berita hoax ini, juga dapat mengganggu para investasi di Kaltara, “ bebernya.
Untuk itu, Basiran mengajak kepada seluruh masyarakat di Kaltara untuk tetap menjaga dan meningkatkan stabilitas daerah melalui sinergitas antar instansi dan aparatur pemerintah. Demikian juga bersama semua elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat dan pemuda, untuk turut memelihara kondisi yang damai dalam bermasyarakat. “Untuk berada dalam situasi yang kondusif, merupakan tanggung jawab kita bersama. Sehingga kita dapat mempertahankan citra wilayah kita di Kaltara ini,“ tuntasnya.
