Pangkas rambut Malaysia diizinkan beroperasi

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Malaysia mengumumkan pelonggaran sembilan industri untuk beroperasi sepanjang periode Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) antara 18 Maret hingga 28 April 2020 termasuk layanan kedai gunting rambut.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui siaran pers Menteri Perdagangan Internasional dan Industri (MITI) Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali di Kuala Lumpur, Jumat, menindaklanjuti rapat kabinet pada Rabu lalu.

Sejumlah daftar sektor industri dan pelayanan yang diperbolehkan beroperasi adalah industri otomotif (dibatasi untuk unit ekspor siap pasang sepenuhnya – CBU, peralatan dan komponen, serta layanan purna jual), industri mesin dan peralatan, industri penerbangan

Kemudian proyek-proyek konstruksi dan pelayanan berkaitan konstruksi yakni proyek di mana kontraktor G1 (kelas tidak boleh melebihi RM100.000) – G2 (kelas tidak boleh melebihi RM500.000) sebagai kontraktor utama, proyek yang telah disahkan mencapai kemajuan fisik 90 persen ke atas, pembuatan terowongan, pekerjaan pemeliharaan, pekerjaan konstruksi lereng.

Kemudian pekerjaan darurat termasuk dalam perjanjian kontrak, pekerjaan pemeliharaan, pembersihan dan pengeringan air tergenang, penyemprotan racun serangga di lokasi proyek untuk menghindari pembiakan nyamuk aedes dan hewan perusak, pekerjaan lain yang jika tidak dirampungkan bisa mendatangkan bahaya, proyek konstruksi dengan fasilitas / kemudahan tempat tinggal untuk pekerja.

Selain itu pelayanan profesional yang terlibat dalam industri konstruksi termasuk arsitek, arsitek tata kota, juru-ukur tanah, pengurus proyek, pengurus fasilitas dan yang terkait.

Kemudian pelayanan sains, profesional dan riset serta pengembangan (R&D), pelayanan kesehatan sosial termasuk pengobatan tradisional yang terdaftar, layanan kedai perangkat keras (hardware), kedai barang-barang listrik, elektronik, kedai kacamata grosir dan eceran, layanan pangkas rambut (gunting rambut saja), layanan binatu (full service dan bukan melayani sendiri)

Dalam siaran pers tersebut disebutkan perusahaan-perusahaan dalam sektor-sektor tambahan yang ada dalam daftar bisa membuat permohonan beroperasi kepada Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri (MITI) mulai Senin, 13 April 2020 dari jam 09.00 pagi.

Baca juga:Malaysia lanjutkan "lockdown" hingga 28 April 2020

Baca juga:Relawan COVID-19 KAHMI Malaysia salurkan bantuan ke TKI


Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Fardah Assegaf