Siap Pilkada, Partisipasi Pemilih Ditarget Diatas 71 Persen

Tanjung Selor (ANTARA) - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Basiran bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara Suryanata Al Islami dan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Suryani menjadi narasumber Respons Kaltara (ResKal) edisi ke-86, Rabu (15/7). Mereka membahas tuntas tema ResKal minggu ini, Partisipasi Pemilih Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Dikabarkan Kepala Badan Kesbangpol Kaltara, Basiran bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara harus dan siap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2020. Untuk itu, Pemprov pun mempersiapkan anggaran dan dukungan partisipasi masyarakat seoptimal mungkin. “APBD Kaltara, sejak 2019 sudah menganggarkan untuk kepentingan Pilkada 2020. Total anggaran yang disediakan Rp 139 miliar,” katanya.

Anggaran itu dibagi untuk tiga kegiatan. Yakni untuk KPU Kaltara Rp 103 miliar, Bawaslu Rp 20 miliar, dan dukungan pengamanan Rp 16 miliar. “Untuk penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu sudah 100 persen ditransfer. Sementara untuk pengamanan, sesuai NPHD-nya sudah dicairkan 40 persen. Sisanya akan ditransfer pada saat pelaksanaan kampanye dan pendaftaran calon,” tuturnya.

Dukungan Pemprov lainnya, adalah membantu mempersiapkan kebutuhan personel penyelenggaraan pemilu dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam hal ini, petugas kesehatan. “Untuk teknis di lapangan, ada PKPU (Peraturan KPU RI) No. 6/2020 yang mengaturnya. Yang pasti, Pemprov akan terus memantau perkembangan Covid-19. Dan, untuk saat ini, terus melandai, insya Allah akan terus melandai,” ungkapnya. Dengan kesiapan yang ada, Pemprov Kaltara menargetkan tingkat partisipasi pemilih Pilkada Serentak 2020 akan sama atau lebih baik daripada Pilkada 2019, yakni 71,6 persen.

Senada, Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami mengaku bahwa pihaknya siap menyelenggarakan Pilkada kali ini, meski harus melakukan AKB. “Untuk persiapan KPU sendiri, dari 4 kabupaten dan 1 provinsi yang melaksanakan Pilkada, anggaran penyelenggaraan pemilu sudah 100 persen. Titik tekannya, adalah seluruh tahapan penyelenggaraannya harus memperhatikan standar protokol kesehatan,” ujarnya.

Sejumlah penyesuaian pun dilakukan KPU. Diantaranya, dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran. “KPU mencermati posisi anggaran juga program yang disiapkan sebelumnya untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini. Tepatnya, mulai 15 Juni sudah mulai dilakukan tahapan yang sempat ditunda. Yakni, pengaktifan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), pelantikan PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan lainnya yang disesuaikan dengan AKB,” ulasnya. Kegiatan aktivitas PPK dan pelantikan PPS dilakukan secara daring atau kebijakan lainnya, dengan memenuhi standar protokol kesehatan.

Berbeda dengan pilkada sebelumnya, seluruh petugas penyelenggaraan pemilu wajib menggunakan alat pelindung diri. Seperti masker, face shield, juga melakukan rapid test. Menurut data KPU, untuk Pilkada Serentak 2020 ada 55 kecamatan dengan 275 PPK (ditambah Bawaslu dan Panwascam), 482 desa/kelurahan dengan 1.446 PPS. Selain itu, diproyeksikan juga TPS sementara sebanyak 1.584 dengan 1.584 orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan jumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 11.088 orang.

“Saat ini, mulai 15 Juli hingga 13 Agustus akan dilakukan pemutakhiran data pemilih. Sekaitan dengan itu, diluncurkan Gerakan Klik Serentak mulai pukul 12.00 Wita. Disini, warga atau pemilih dapat mengakses www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id untuk melihat data pemilih sementara. Kalau tak ada, siapkan dokumen penduduk, nanti petugas pemutakhiran data pemilih yang sudah dirapid test, juga dibekali APD akan melakukan pemutakhiran,” paparnya. Selain itu, ada juga Gerakan Coklit Serentak se-Indonesia pada 18 Juli yang dilakukan seluruh PPDP juga petugas KPU.

Dari sisi pengawasannya, Ketua Bawaslu Kaltara Suryani juga mengaku siap mendukung kesuksesan Pilkada Serentak 2020 di Kaltara. “Kami akan meningkatkan sosialisasi Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Dan, sebelumnya sudah dilakukan pelantikan pengawas adhoc di 4 kabupaten dan 1 provinsi, totalnya 535 orang,” ujarnya.

Bawaslu juga berkomitmen melakukan pengawasan melekat pada seluruh tahapan Pilkada Serentak 2020. “Bawaslu dan KPU akan melaksanakan kegiatan verifikasi faktual. Disini, Bawaslu mengawasi apakah pelaksanaan verifikasi faktual sudah dilakukan sesuai tata cara dan prosedurnya. Bawaslu juga mengantisipasi opini masyarakat terhadap pilkada kali ini,” tuturnya.Suryani memastikan seluruh petugas Bawaslu akan menggunakan APD dan di-rapid test. “Output dari kami, adalah saran perbaikan dan rekomendasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan KPU, PPK maupun PPS,” jelasnya.

Bawaslu pun akan melakukan perhitung indeks kerawanan pemilu dalam 3 tahapan pada 4 dimensi penilaian. Yakni, dimensi sosial, politik, kontestasi dan pandemi. “Dari 9 provinsi yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020, Kaltara dalam 4 dimensi itu terbilang sedang indeks kerawanannya. Namun, kami berupaya menuju kondisi baik,” tutupnya.