Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Survei Kepuasan

id Prmprov

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Survei Kepuasan

Staf Ahli Bidang Aparatur, Pelayanan Publik dan Kemasyarakatan, Ir. H. Syahrullah Mursalin, M.P., membuka cara Penyajian Laporan Akhir SKM, Kamis (5/10) (dkisp)

Tanjung Selor (ANTARA) - Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik Biro Organisasi bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara menggelar Penyajian Laporan Akhir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Pelayanan Publik tahun 2023.

Staf Ahli Bidang Aparatur, Pelayanan Publik dan Kemasyarakatan, Ir. H. Syahrullah Mursalin, M.P mengungkapkan Pelayanan Publik memiliki 2 sisi dari sisi politik dan sisi administrasi.

Di mana kebutuhan masyarakat dipenuhi melalui penyerapan aspirasi yang disampaikan kepada anggota legislative baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Yang kemudian menjelma menjadi Peraturan perundangan nanti akan dibuat kebijakan oleh Pemerintah.

“Ketika menjadi kebijakan, kita sebagai ASN harus melaksanakannya. Sehingga pemerintah yang baik adalah yang hadir di tengah masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik sesuai kebutuhannya,”katanya.

Keterkaitan Pelayanan Publik melalui SKM termasuk dalam misi 11 Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara.Yaitu mewujudkan Kalimantan Utara yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Standar pelayanan publik berpegang pada keterbukaan akses informasi. Sehingga dalam sebuah pelayanan masyarakat dapat mengetahui persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu tanpa harus mengalami kebingungan.

“Dengan terwujudnya standar pelayanan publik, harapan kita adalah mewujudkan Indonesia sebagai Welfare State yang dapat memenuhi kebutuhan dasar sebagai bentuk mekanisme pemerataan terhadap kesenjangan yang ada,”katanya.

Syahrullah mengatakan, SKM merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan publik.

Survei ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat.

Dalam penyajian laporan akhir SKM ini turut hadir 34 organisasi perangkat daerah memberi paparan terkait SKM dan turut hadir Statistisi Ahli Madya BPS Kaltara Yuni Satriyani, SE., M.AP.(dkisp)

Baca juga: Terima Komisi IX DPR, Wagub Bahas Pembangunan, Kesehatan, dan Tantangan Kependudukan di Kaltara
Baca juga: Gubernur Hadiri HUT TNI
Baca juga: Berlangsung Meriah, Wagub Sebut Festival Sungai Kayan Bagian dari Promosi Wisata
Baca juga: Gubernur Hadiri Rakornas P2DD Tahun 2023
Baca juga: Gubernur Bersilaturahmi dengan Purnawirawan TNI/Polri Dan Warakawuri