Polda komitmen kelola uang negara secara akuntabel

Tanjung Selor (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Utara dan polres jajaran berkomitmen mengelola anggaran negara dengan transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri.

“Supaya tujuan penggunaan anggaran negara itu di wilayah Polda Kalimantan Utara berhasil yaitu terpeliharanya keamanan dan ketertiban,” kata Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol. DanielAdityajaya di Tanjung Selor, Senin.

Untuk diketahui, Kapolda Kalimantan Utara menandatangani pakta integritas dan menyerahkan rencana kerja dan anggaran (RKA) kementerian/lembaga tahun anggaran 2024 kepada satuan kerja (satker) jajaran Polda Kalimantan Utara, Senin (22/1/) di Tanjung Selor.

Kapolda Kaltara mengatakan penandatanganan pakta integritas merupakan bagian tak terpisahkan dengan pelaksanaan DIPA anggaran 2024.

Dokumen pakta integritas ini berisikan pernyataan atau janji para kepala satker tentang komitmen dalam melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan perundang-undangan serta kesanggupan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Dokumen pakta integritas ini memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,” Ujar Kapolda

Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2024, Polda Kalimantan Utara mendapatkan alokasi dana sebesar Rp515,5 miliar untuk menjalan tugas dan fungsinya. Kapolda berharap seluruh pejabat kuasa pengguna anggaran melaksanakan pengelolaan anggaran itu dengan secara transparan dan akuntabel.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Utara mengatakan 2024 merupakan tahun terakhir Kabinet Indonesia Maju, APBN akan terus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menuju Indonesia Maju dengan terus membangun fondasi kualitas SDM, infrastruktur, dan reformasi lainnya.

“APBN akan terus bekerja menjaga stabilitas sosial ekonomi dan mendukung program prioritas nasional,” ujarnya.

Dia juga menyebut Belanja Negara 2024 di Kalimantan Utara dialokasikan sebesar Rp12,77 triliun dalam bentuk Belanja Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,79 triliun.

Alokasi belanja Kementerian/Lembaga tersebut terdiri atas Belanja Pegawai Rp1,02 triliun; Belanja Barang Rp1,45 triliun; Belanja Modal Rp1,32 triliun; dan Belanja Bantuan Sosial Rp158 juta.

Secara agregat, alokasi APBN 2024 untuk Provinsi Kalimantan Utara naik sebesar 4,33 persen dibandingkan alokasi 2023. Alokasi TKD naik signifikan sebesar 5,9 persen yang didominasi oleh kenaikan Dana Bagi Hasil sebesar 16,35 persen dibandingkan alokasi 2023. Sedangkan alokasi Belanja Kementerian/Lembaga naik 0,8 persen.

Dia mengatakan, selaku representasi Kementerian Keuangan di daerah, DJPb berharap kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah pada 2024 ini kualitasnya makin meningkat melalui akselerasi pencapaian rencana sehingga hasil dari belanja Pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Utara.