DPUTR Gelar Workshop Finalisasi Memorandum Program

Jumat, 25 November 2016 10:16 WIB

BIDANG CIPTA KARYA: Workshop finalisasi program dan evaluasi akhir tahun anggaran 2016 yang digelar DPUTR Kaltara di Swiss-Belhotel Tarakan, Rabu (23/11). (dok humas)

Tanjung Selor (Antara News Kaltara) Dinas Pekerjaan Umum dan TataRuang (DPUTR) Kaltara menggelar workshop finalisasi program dan evaluasi akhirtahun anggaran 2016 yang diikuti instansi terkait baik dari pemerintahkabupaten/kota maupun provinsi di Swiss-Belhotel Tarakan, Rabu (23/11).

Dalam sambutannya, Kepala DPUTR Kaltara Dr Suheriyatna mengatakan,workshop dan evaluasi penting dilaksanakan sebagai bahan dalam penyusunanprogram 2017. Karena itu, pihaknya mengevaluasi penyelenggaraan infrastrukturbidang cipta karya yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat,pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah pusat, jelasnya, berperan dalam pengaturan, pembinaan,dan pengawasan pembangunan bidang cipta karya, serta melaksanakan pembangunanfasilitas yang menjadi kewenangan.

Di antaranya pembangunan fasilitas penyediaan air minum lintasprovinsi, pengelolaan sanitasi dan persampahan lintas provinsi, pengembangankawasan kumuh lintas provinsi, penataan bangun lingkungan lintas provinsi danpenyediaan perumahan, urainya.

Sementara pemerintah provinsi, lanjutnya, juga memegang peranandalam pembinaan dan pengawasan pembangunan bidang cipta karya sampai tingkatkabupaten/kota, serta melaksanakan pembangunan lintas kabupaten/kota. Selainitu, kata Suheriyatna, pemerintah provinsi memegang peranan untuk mengaturpenyelenggaraan bidang cipta karya sebagai tindak lanjut dari aturanpelaksanaan di tingkat nasional.

Kalau pemerintah kabupaten/kota memegang peranan dalam pembangunandan pengawasan di lingkungannya, serta melaksanakan pengaturan penyelenggaraanbidang cipta karya sebagai tindak lanjut dari aturan di tingkat provinsi,jelasnya.

Dia juga mengatakan, dilaksanakan workshop dan evaluasi ini, karenapencapaian target pembangunan diperlukan kerja sama multistakeholder, sinergiperencanaan progam multisektor dan penganggaran multibuget baik dari pemerintahpusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta keterlibatan pihakswasta melalui corporate social responsibility (CSR) dan masyarakat.

Karena berdasarkan standar pelayanan minimum di Kaltara, kata dia,masih tergolong rendah. Disebutkannya, untuk persentase air limbah di Bulungansebesar 88 persen, Nunukan 56,2 persen, Tana Tidung 20 persen, Malinau 49persen dan Tarakan 10 persen.

Sedangkan untuk persampahan di Bulungan, lanjutnya, masih 12,6persen, Nunkan 25 persen, Tana Tidung 15,5 persen, Malinau 20 persen, danTarakan sudah lebih baik dengan 80 persen. Tapi, paling tidak (pengelolaansampah, Red) mencapai 100 persen, ujarnya.

Untuk drainase, dia menyebutkan di Bulungan telah mencapai 75,3persen, Nunukan 30 persen, Tana Tidung 30,5 persen, Malinau 40 persen danTarakan 75 persen. Sementara air minum, Bulungan 35,19 persen, Nunukan 31,35persen, Tana Tidung 17,50 persen, Malinau 22,29 persen dan Tarakan 49,03persen.

Dirinya juga menyebutkan bahwa daerah kumuh di kabupaten/kota masihterbilang cukup luas. Di Bulungan mencapai 200 hektare, Nunukan 204,99 hektare,Malinau 53,88 persen dan Tarakan 33,26/107 hektare.

Sehingga perlu kerja keras bersama untuk pencapaian target,ujarnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.