Tanjung Selor (AntaraNews Kaltara) – PemerintahProvinsi (Pemprov) Kaltara menunggu keputusan dari pihak Kepolisian RepublikIndonesia (Polri), terkait pembentukan Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara.Termasuk mengenai penyiapan sarana dan prasarana untuk calon Markas Poldananti.
“Kitatunggu saja bagaimana keputusan dari Polri maupun Polda Kaltim. Pada dasarnyakita siap. Kalau memang sudah ada keorganisasiannya, kami dari Pemprov siapmemfasilitasi untuk pra sarananya. Seperti salah satunya untuk Mapoldasementara,†kata Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Badrun saat memimpinrapat staf bersama seluruh kepala SKPD, Senin (13/02).
Dikatakan,jika harus menunggu pembangunan kantor untuk mapolda, akan cukup lama. Sehinggaalternatifnya, akan disiapkan tempat untuk Mapolda Kaltara sementara. “Meskilahan sudah kita siapkan, membangun tidak bisa secepatnya. Apalagi sekarangRTRW juga belum ditetapkan. Makanya alternatifnya, kami siapkan kantorsementara dulu. Sekali lagi, yang pasti kita siap, tinggal pihak KemenPAN-RBdan Polri saja kapan membentuk keroganisasian Polda Kaltara ini,†tandasnya.
Hal inidisampaikan Badrun, setelah mendapat laporan akan kedatangan tim dari PoldaKaltim untuk meninjau kesiapan pembentukan Polda Kaltara. Tim rencananya akanberada di Bulungan selama beberapa hari. Mengenai lahan untuk Mapolda sendiri,Pemprov telah menyiapkan di daerah Kota Baru Mandiri (KBM).
Salah satulokasi alternatif yang ditawarkan untuk menjadi Markas Polda Kaltara sementaraadalah Gedung DPRD Kabupaten Bulungan yang berada di Kilometer (KM) 9 Desa BumiRahaya, Tanjung Selor. “Kalau memang sudah siap organisasinya, untuk Mapoldakita siapkan. Ada DPRD kabupaten di KM 9 yang siap. Secara teknis nanti DinasPU yang menangani. Bisa saja itu. Terminal saja bisa ‘disulap’ menjadi markasBrimob,†katanya memberi ilustrasi.
Sebelumnya,dari Mabes Polri telah menggodok rencana pembentukan dua Polda sejak 2016 lalu.Salah satunya Polda Kaltara. Hanya saja, pihak Polri menunggu keputusan dari KementerianPemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB). Karenakewenangan ada di kementrian tersebut. (humas)
