Tanjung Selor (Antara News Kaltara) – Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di Kalimantan Utara (Kaltara),tidak dipungkiri banyak menarik minat investor untuk berinvestasi di provinsitermuda di Tanah Air ini. Meski sangat terbuka terhadap masuknya investor,Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menegaskan, siapa pun yang akanberinvestasi di Kaltara harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yangberlaku. Salah satunya wajib memperdulikan aspek lingkungan.
Gubernur mengatakan, majunya pembangunan termasuk perkembangan investasiharus diimbangi dengan kelestarian lingkungan. Mengingat hal ini untukkepentingan masyarakat di masa mendatang. “Menjaga keseimbangan alam itupenting. Jadi tidak semata-mata mencari keuntungan secara ekonomi dariinvestasi ini. kita juga harus memikirkan kelestarian lingkungan untukkelangsungan hidup di masa mendatang,†ujarnya.
Atas pertimbangan itu lah, Irianto menekankan Pemerintah ProvinsiKaltara mengutamakan pemanfaatan Sumber Daya Alam berbasis konservasi. Artinya,memanfaatkan sumber daya alam yang ada, dengan tetap menjaga kelestarianlingkungannya.
Salah satunya, dicontohkan,pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Dengan memanfaatkanketersediaan air di beberapa aliran sungai besar yang ada di Kaltara untukmenjadi sumber energy terbarukan. “Kenapa kita lebih memilih PLTA, karenaketersediaan air kita melimpah. Dibanding dengan bahan bakar minyak, gasataupun batubara yang pasti akan ada habisnya,†kata Irianto.
Yang perlu dilakukan untuk menjaga ketersedian air tetap ada, tegasIrianto, adalah dengan menjaga kelestarian lingkungan. Utamanya hutan diwilayah hulu aliran sungai ini. “Kembali lagi saya tegaskan, kami tidakmenghalangi investor. Kami sangat terbuka, bahkan memberikan kemudahan. Hanyasaja, kami minta, perusahaan wajib peduli lingkungan,†tegasnya.
Seperti diketahui, pasca perhelatan Kaltara Investment Forum (KIF) 2017pada 8 Maret lalu, sejumlah investor baik dari dalam maupun luar negeri,tertarik untuk menanamkan modalnya di Kaltara. Menurut catatan Badan PenanamanModal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kaltara, ada 30 investor yang sudahmenunjukkan keseriusan untuk menanamkan modalnya.
Selain itu, ada juga 2 perusahaan pembiayaan asing yang rencananya akanmenjalin kerja sama dengan lembaga pembiayaan infrastruktur bentukanpemerintah. Kerja samanya berpola PublicPrivate Partnership (PPP).
Irianto mengatakan, untuk berinvestasi, ada sejumlah pertanyaan yangdiajukan oleh investor itu. Di antaranya, peluang atau slot investasi yangtersedia di Kaltara, dan paket kemudahan investasi yang ditawarkan olehPemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
“Investor yang ingin masuk ke Kaltara itu, dari hasil penjajagan BPMPT,tak ingin dipusingkan dengan sejumlah urusan administrasi maupun kesiapanlainnya. Harapan mereka, paket kemudahan investasi yang dapat diberikan olehkita itu, seperti kemudahan pengurusan administrasi dan kesiapan sarana-prasarana,â€kata Irianto.
Ditegaskan, pihaknya tak bisa serta merta memenuhi seluruh keinginaninvestor tersebut. Ini berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki kepala daerah,baik gubernur maupun walikota atau bupati. “Kita akan menggelar rapat khususantara gubernur dengan kepala daerah di Kaltara untuk membahas persoalan ini.Nanti, disesuaikan mekanisme yang ada di tiap daerah, sebab selain kewenangangubernur, terkait juga dengan kewenangan pihak lain, seperti walikota maupunbupati dalam hal perizinan misalnya,†urai gubernur.
Tak terkecuali, kewenangan pemerintah pusat harus dikoordinasikan agarada kesepahaman dalam persoalan ini. “Investor ingin pemerintah memfasilitasidan memberi kemudahan. Namun, kita juga patut waspada dalam pemberian izinnantinya, sebab tak jarang izin ini disalahgunakan pemegang izin,†ungkapIrianto. Hal lain, lanjutnya, adalah melihat track record perusahaan yang akanmasuk ini. Termasuk salah satunya adalah melihat sejauh mana kepeduliannyaterhadap lingkungan.