Acara bertema “Dengan semangat otonomi daerah kita tingkatkan kinerja pelayanan publik melalui e-Government†itu, juga dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto yang mewakili Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Selain itu, tampak hadir juga wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, serta sejumlah pejabat negara lainnya.
Presiden yang diwakili Menkopolhukam dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, terutama yang selesai menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.
Irianto mengatakan, ada beberapa hal yang disampaikan Presiden melalui Menkopolhukam dalam acara tersebut. Di antaranya, mengenai dua hal penting untuk mewujudkan keberhasilan daerah di era otonomi. Yaitu, pertama meningkatkan ekonomi daerah, melalui inovasi dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki. “Disampaikan juga oleh Presiden, dalam meningkatkan ekonomi daerah, tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, dalam hal ini APBD (Anggaran Pendapatan . Namun kita harus menggenjot investasi, melalui kemudahan perizinan dan menjaga stabilitas keamanan wilayah. Oleh karenanya saya meminta dukungan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kedamaian, keamanan dan kondusifitas daerah. Karena ini penting untuk iklim investasi,†ujar Irianto.
Selain peningkatan ekonomi, hal utama lainnya adalah pemerataan pembangunan, terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Irianto mengatakan, sesuai arahan Presiden, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yaitu upaya pengembangan ekonomi produktif, pengembangan pasar tradisinal serta memaksimalkan penyaluran program-program bantuan untuk masyarakat miskin.
Disampaikan juga, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang sejahtera. Terutama pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mempunyai peran penting mengkoordinasikan pembangunan daerah. “Meneruskan pesan Presiden, gubernur diminta melakukan koordinasi efektif dengan bupati dan walikota di daerah masing-masing, sinergi antara pusat dan daerah penting. Di samping itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga harus sinergi,†ujar Irianto, sekaligus mengajak bupati dan walikota se Kaltara kompak dan bersinergi, sesuai arahan dari Presiden tersebut.
Hal lainnya, lanjut Irianto, pemerintah menekankan mengubah paradigma pembanguan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Di mana pemerintah terus membangun infrastruktur, khususnya desa pinggiran dan wilayah perbatasan. “Ini yang harus kita syukuri. Karena Kaltara, sebagai wilayah perbatasan akan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat,†jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono dalam laporannya menjelaskan empat makna pokok tema Hari Otonomi Daerah. Yaitu “Dengan semangat otonomi daerah kita tingkatkan kinerja pelayanan publik melalui e-Governmentâ€. Pertama, pelaksanaan otonomi daerah harus mampu meningkatkan pelayanan publik sesuai kepentingan masyarakat. Kedua, peningkatan pelayanan publik harus berbasis teknologi informasi, dan komunikasi atau e-Government.
Ketiga, ketepatan penyediaan pelayanan publik berbasis e-Government membutuhkan kemampuan dan integritas yang tinggi dari setiap aparatur pemerintah daerah. Dan keempat, peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis e-Government bakal dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan aparatur yang bersih.