Pengelolaan Hutan Butuh Corrective Action

Pengelolaan Hutan Butuh Corrective Action
HARI LINGKUNGAN HIDUP : Gubernur Kaltara Dr Ir H Irianto Lambrie saat menghadiri Puncak acara peringatan Hari Lingkungan Hidup 2017 dan Landmark Hutan Indonesia di Plaza Soedjono Soerjo Manggala Wanabakti KLHK, Rabu (2/8). (dok humas)

Jakarta (Antara News Kaltara) - Puncak acara peringatan Hari Lingkungan Hidup 2017 dan Landmark Hutan Indonesia gelaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu (2/8) dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Pada acara yang digelar di Plaza Soedjono Soerjo Manggala Wanabakti Kompleks KLHK ini, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr Ir H Irianto Lambrie turut hadir bersama sejumlah gubernur lainnya di Indonesia.

Dalam arahannya, Presiden menitipkan sejumlah pesan untuk dipikirkan bersama. Pesan pertama, mengenai pentingnya sebuah strategi besar untuk pembangunan hutan di Indonesia. Tujuannya, adalah pemanfaatan hutan yang memiliki dimensi ekonomi dan lingkungan. "Kita perlu melakukan sebuah koreksi besar, sebuah corrective action dalam hal perizinan dan lainnya. Bentuknya berupa terobosan atau sesuatu yang baru untuk dilakukan sehingga pengelolaan hutan menjadi lebih baik," kata Presiden.

Jokowi berharap para praktisi kehutanan tidak lagi menerapkan pola pikir yang rutinitas, linier, monoton dan tak membuat terobosan. Pola pikir seperti ini mengakibatkan kondisi kehutanan dalam beberapa tahun ini, berada pada posisi yang tak ada pembaharuan apapun. “Nanti kan digelar Rakernas (Rapat Kerja Nasional), saya sangat berharap di Rakernas itu dapat dirumuskan pikiran baru sehingga pengelolaan hutan menjadi benar, dan secara konsisten dikerjakan terus menerus dengan hasil yang baik," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltara Dr Ir H Irianto Lambrie memastikan akan mengeksekusi atau merealisasikan komitmen yang dipaparkan presiden tersebut. "Yang kami lakukan saat ini, dengan aset hutan dan lingkungan alam yang ada, baik sungai, lahan dan lainnya akan diimplementasikan dalam sebuah rumusan kebijakan yang tak sekadar memelihara dan dilindungi, tapi juga menjadi sebuah sumber kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan lestari," kata Gubernur.

Secara tradisional, hal-hal tersebut juga telah dilakukan oleh masyarakat Kaltara, dan dengan dukungan penuh pemerintah. "Kaltara fokus melakukan program pengembangan infrastruktur beriringan dengan upaya konservasinya. Seperti pembangunan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), pembatasan pemberian izin eksploitasi tambang serta mengurangi pinjam pakai kawasan hutan diluar kegiatan kehutanan," jelas Gubernur.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga mendukung upaya reformasi agraria yang dicanangkan pemerintah pusat. "Hutan di Kaltara luas, ironisnya rakyat banyak yang miskin. Untuk itu, Kaltara mengarahkan pemanfaatan lahan hutan non produktif untuk dialihkan menjadi sebagai kawasan kegiatan investasi yang berkelanjutan," papar Gubernur.

Editor:Firsta Susan Ferdiany

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /var/www/html/biro/kaltara/berita.php on line 117
Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /var/www/html/biro/kaltara/#module/fly.php on line 27
Back to top
Twitter
Facebook
Google Plus
RSS