Kaltara Mampu Maksimalkan Potensi Wilayah

id ,

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Letjend TNI Mar (Purn) Nono Sampono (dok humas)

Tanjung
Selor (Antara News Kaltara) - Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai oleh
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Letjend TNI Mar (Purn) Nono
Sampono, menjadi salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB) yang berkembang pesat
dengan cepat. Hal ini karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang
dikomandoi Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, telah mampu memanfaatkan
dengan optimal potensi yang ada. Salah satunya, sektor pariwisata, industri dan
perekonomian.

"Saya
sudah melihat sendiri Kota Tarakan, potensi wisata dan perekonomiannya dapat
menjadi salah satu andalan bagi Kaltara. Pemprov tinggal mengelolanya dengan
baik, potensi itu bisa menyumbangkan pendapatan yang maksimal bagi
Kaltara," kata Nono, belum lama ini.

Hal
ini, menurutnya, membuktikan bahwa pemekaran daerah di Indonesia, khususnya di
wilayah perbatasan mampu membawa perbaikan kesejahteraan masyarakat. Sepanjang,
pemerintahan yang menaunginya mampu bekerja keras dan maksimal.

Guna
diketahui, di dalam wilayah Kaltara, terdapat 5 usulan DOB yang masuk ke DPD,
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Pemerintah Pusat. Yakni, Kabupaten Krayan,
Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan, Kota Sebatik, Kota Tanjung Selor dan Kabupaten
Apau Kayan. Ke-5 usulan itu telah terakomodir dalam 173 usulan DOB yang dibahas
dalam sidang paripurna DPD RI.

Dengan
demikian, dipastikan Nono bahwa persoalan DOB ini sudah didengarkan Presiden
dan DPR RI. "Usaha DPD sudah cukup maksimal, kini yang pegang bolanya
adalah Komisi II DPR RI," ujar Nono.

DPD
RI juga berharap Pemerintah dan DPR RI untuk memberikan dispensasi atau
pengecualian penerapan kebijakan politik anggaran dalam rangka pemekaran daerah
yang ditentukan lewat jumlah penduduk dan luasan wilayah. "Menurut kami, sangat tidak tepat penerapan
politik anggaran berbasis jumlah penduduk yang diterapkan di wilayah daratan
dengan daerah berbasis kepulauan. Sebab, pelayanan masyarakat tak bisa hanya
dilihat dari jumlah penduduk, selain itu karakter wilayah di Indonesia juga
berbeda-beda. Untuk itu, selayaknya daerah dengan karakter khusus seperti
Kaltara patut mendapatkan kekhususan pula," ulas Nono. 
Editor: Firsta Susan Ferdiany
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar