Kaltara Mampu Maksimalkan Potensi Wilayah

id ,

Kaltara Mampu Maksimalkan Potensi Wilayah

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Letjend TNI Mar (Purn) Nono Sampono (dok humas)

TanjungSelor (Antara News Kaltara) - Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai olehWakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Letjend TNI Mar (Purn) NonoSampono, menjadi salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB) yang berkembang pesatdengan cepat. Hal ini karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yangdikomandoi Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, telah mampu memanfaatkandengan optimal potensi yang ada. Salah satunya, sektor pariwisata, industri danperekonomian.

"Sayasudah melihat sendiri Kota Tarakan, potensi wisata dan perekonomiannya dapatmenjadi salah satu andalan bagi Kaltara. Pemprov tinggal mengelolanya denganbaik, potensi itu bisa menyumbangkan pendapatan yang maksimal bagiKaltara," kata Nono, belum lama ini.

Halini, menurutnya, membuktikan bahwa pemekaran daerah di Indonesia, khususnya diwilayah perbatasan mampu membawa perbaikan kesejahteraan masyarakat. Sepanjang,pemerintahan yang menaunginya mampu bekerja keras dan maksimal.

Gunadiketahui, di dalam wilayah Kaltara, terdapat 5 usulan DOB yang masuk ke DPD,Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Pemerintah Pusat. Yakni, Kabupaten Krayan,Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan, Kota Sebatik, Kota Tanjung Selor dan KabupatenApau Kayan. Ke-5 usulan itu telah terakomodir dalam 173 usulan DOB yang dibahasdalam sidang paripurna DPD RI.

Dengandemikian, dipastikan Nono bahwa persoalan DOB ini sudah didengarkan Presidendan DPR RI. "Usaha DPD sudah cukup maksimal, kini yang pegang bolanyaadalah Komisi II DPR RI," ujar Nono.

DPDRI juga berharap Pemerintah dan DPR RI untuk memberikan dispensasi ataupengecualian penerapan kebijakan politik anggaran dalam rangka pemekaran daerahyang ditentukan lewat jumlah penduduk dan luasan wilayah.

"Menurut kami, sangat tidak tepat penerapanpolitik anggaran berbasis jumlah penduduk yang diterapkan di wilayah daratandengan daerah berbasis kepulauan. Sebab, pelayanan masyarakat tak bisa hanyadilihat dari jumlah penduduk, selain itu karakter wilayah di Indonesia jugaberbeda-beda. Untuk itu, selayaknya daerah dengan karakter khusus sepertiKaltara patut mendapatkan kekhususan pula," ulas Nono.