Targetkan Peningkatan Ekonomi, Pemprov Gelar Konsultasi Publik Penyusunan RKPD 2019

id ,

KONSULTASI : Plh Sekprov Kaltara H Syaiful Herman kala membuka Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2019, kemarin (8/2). (dok humas)

Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) – Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan (Bappeda dan Litbang) menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2019, Kamis (8/2).

Konsultasi publik ini bertujuan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kaltara Tahun 2019 dan mewujudkan perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltara Tahun 2016-2021.

Konsultasi publik ini dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara, dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan (Ormas), anggota legislatif, akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Hadir membuka kegiatan tersebut, Plh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Syaiful Herman yang berkesempatan menyampaikan arahan untuk dapat memanfaatkan forum tersebut, sebagai wadah yang akan menampung usulan dan arah kebijakan pembangunan 2019.

“Walau tahun 2018 baru saja dimulai dan belum berakhir, tapi penting bagi kita untuk membuat rancangan kerja tahun depan. Hal ini untuk mengetahui daya dorong dan daya ungkit perekonomian daerah di 2019,” kata Syaiful.

Plh Sekprov mengatakan, dalam konsultasi ini sengaja menghadirkan ormas, akademisi dan tokoh masyarakat. Dengan tujuan agar mereka dapat berkontribusi aktif dalam menentukan arah pembangunan di Kaltara. “Intinya forum ini dari kita, dan untuk kita,” ulasnya.

Sedang kehadiran para pimpinan OPD, lanjutnya, diharapkan dapat menjawab secara langsung masukan dan saran yang dikemukakan oleh kalangan ormas dan akademisi ataupun yang mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Jika ada aspirasi yang belum masuk sebagai program kegiatan OPD, silakan ditampung dan dijadikan pertimbangan dalam Renja (Rencana Kerja). Apabila masukan dan saran dari masyarakat sudah terdapat di program kerja OPD, namun belum dirasakan secara menyeluruh, tolong dijelaskan,” kata Syaiful lagi.

Sementara itu, konsultasi publik tentang rancangan awal RKPD Provinsi Kaltara 2019 yang dilaksanakan di Aula Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Kabupaten Bulungan kemarin, mengangkat tema memacu pertumbuhan ekonomi Kaltara yang berdaya saing berbasis keunggulan SDM. Di mana pertumbuhan ekonomi Kaltara pada 2017 lalu mengalami capaian yang luar biasa.

Disampaikan, sebegai informasi, pada 2017 pertumbuhan ekonomi Kaltara hingga triwulan IV mencapai 6,59 persen dan nilai inflasi bulan Desember berada pada angka 0,87 persen dengan keterangan tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 2,77 persen.

Diprediksi oleh Bank Indonesia (BI), pertumbuhan ekonomi Kaltara di 2018 akan berkisar pada angka 6,7 hingga 7,1 persen dengan nilai inflasi masih sama dengan level inflasi nasional yakni 3,5 plus minus 1 persen. Melihat grafis capaian pertumbuhan ekonomi Kaltara tersebut, Syaiful optimis peningkatan perekonomian di Kaltara akan stabil hingga pada 2019.

Dalam kesempatan itu, Syaiful berpesan agar dapat memanfaatkan kegiatan konsultasi ini sebaik-baiknya. Sehingga Kaltara mampu tumbuh dan berkembang menjadi provinsi yang dapat bersaing dengan provinsi besar lainnya di Indonesia.


Editor: Firsta Susan Ferdiany
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar