Oleh M Rusman
Nunukan (Antaranews-Kaltara) - Kantor Imigrasi Kelas II Kabupaten Nunukan, Kaltara mewacanakan memperketat jalur perlintasan tenaga kerja Indonesia (TKI) secara ilegal pasca sejumlah kejadian yang mengorbankan WNI di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik.
Kepala Imigrasi Kelas II Nunukan, Ferry Herling Ishak Shout di Nunukan, Kamis menjelaskan, pentingnya komitmen bersama instansi terkait terhadap pengetatan pengawasan jalur penyeberangan ilegal bagi TKI yang berangkat maupun pulang dari Negeri Sabah.
Ia mengatakan, sebenarnya Imigrasi memiliki cara tersendiri mengawasi jalur perlintasan ilegal tetapi belum tentu sesuai dengan keinginan instansi lainnya sehinga perlu adanya solusi bersama.
Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia tentunya perlintasan ilegal yang digunakan TKI selama ini menjadi perhatian khusus agar tidak terjadi lagi kecelakaan yang mengorbannya jiwa sebagaimana yang berlangsung pada 29 Juni 2018 yang menelankn korban jiwa sebanyak enam orang.
"Kalau Imigrasi Nunukan berpikir sepihak dalam mengambil langkah pengawasan jalur perlintasan ilegal bisa saja dilakukan. Tetapi belum tentu cocok dengan instansi lainnya," ungkap dia,.
Oleh karena itu, Ferry Shout sapaan Kepala Imigrasi Kelas II Nunukan ini menilai perlunya kesepakatan bersama atau persepsi seragam dari seluruh instansi terkait untuk melakukan langkah pencegahan.
Pada pertemuan dengan instansi terkait dari Satgas Pamtas, kepolisian, Konsulat RI Tawau dan Pemkab Nunukan disepakati satu solusi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
Menurut dia, kesepakatan tersebut perlu dukungan anggaran maka pemerintah pusat perlu turun tangan. "Lebih baik lagi kalau pemerintah pusat menganggarkan kesepakatan bersama ini mencegah TKI ilegal di Kabupaten Nunukan," harap dia,.
Menyinggung perlintasan ilegal di Kecamatan Lumbis Ogong, Ferry Shout mengatakan, membutuhkam penanganan khusus karena letak geografisnya sangat menantang ditambah biaya yang dibutuhkan sangat besar.