Jakarta (Antaranews Kaltara) – Arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dipersiapkan dengan matang sejak 2016 hingga 2021, lebih memprioritaskan percepatan infrastruktur dasar. Dengan sasaran tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie sebagai pencetus arah kebijakan itu, menuturkan pada 2016 arah kebijakan pembangunan di provinsi termuda di Indonesia ini, dilakukan dengan mempersiapkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Seperti penyediaan aksesibilitas transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan dan lainnya.
“Hasilnya, tak hanya di wilayah perkotaan, di wilayah perbatasan Kaltara pun terbangun jalan yang bagus. Ini tak terlepas dari bantuan pemerintah pusat,” jelas Irianto, Kamis (8/11). Tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, pada 2017, arah kebijakan pembangunan menyasar pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar, sebagai landasan menuju Kaltara yang mandiri dan sejahtera.
“Di 2017, Pemprov Kaltara bergegas dan melakukan akselerasi baik dengan anggaran daerah maupun pusat untuk mempercepat pembangunan sejumlah infrastruktur dasar. Termasuk, di antaranya pembangunan gedung kantor pemerintahan,” urai Gubernur.
Sementara pada tahun ini, arah kebijakan pembangunan sudah melongok pada percepatan pembangunan ekonomi yang didukung dengan infrastruktur yang memadai. “Pada 2018, arah kebijakan pembangunan ditujukan kepada pembangunan ekonomi dengan mengandalkan ketersediaan infrastruktur penopang yang mumpuni. Seperti, perbaikan kualitas jalan untuk mempercepat alur transportasi barang, pengembangan bandar udara (Bandara) dan lainnya,” jelas Irianto.
Tahun depan, Pemprov Kaltara akan lebih memacu pembangunan ekonomi yang memiliki daya saing berbasis keunggulan sumber daya manusia (SDM). Lalu, di 2020, Gubernur akan mengiring jajarannya untuk makin memantapkan Kaltara sebagai wilayah perbatasan yang berdaya saing. “Harapannya, pada 2021, akan terwujud masyarakat Kaltara yang mandiri dan damai,” ungkapnya.
Khusus kawasan perbatasan, Pemprov Kaltara sudah menetapkan 6 isu strategis yang menjadi perhatian. Yakni, isu pelayanan sosial, infrastruktur dasar, ketersediaan energi, jangkauan telekomunikasi, tapal batas, dan kelembagaan pengelola. “Diperlukan langkah yang cerdas dan strategis untuk memposisikan wilayah perbatasan menjadi beranda terdepan dengan melakukan percepatan pembangunan,” tutur Irianto.
Ada sejumlah program andalan Pemprov Kaltara, yang dicetuskan Gubernur untuk menindaklanjuti isu strategis di perbatasan tersebut. Di antaranya, kebijakan subsisi ongkos angkut (SOA). SOA ini, tak hanya mengandalkan APBD Kaltara, tapi juga didukung APBN dan APBD kabupaten bersangkutan, dalam hal ini kabupaten di wilayah perbatasan yakni Nunukan dan Malinau. Menurut catatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Provinsi Kaltara, pada 2017, SOA di Kaltara memiliki 25 rute dengan didukung APBN senilai sekitar Rp 13 miliar, APBD Kaltara sekitar Rp 12 miliar, APBD Malinau Rp 7,5 miliar, dan APBD Nunukan Rp 7 miliar. Lalu di 2018, SOA memiliki 27 rute dengan dukungan APBN sekitar Rp 19 miliar, APBD Kaltara Rp 12 miliar, APBD Malinau Rp 5 miliar dan APBD Nunukan Rp 7 miliar. “Gagasan ini diawali upaya Pemprov Kaltara untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat pedalaman dan perbatasan yang sulit mendapatkan pasokan melalui jalur darat. Juga mengurangi ketergantungan warga terhadap negara tetangga. Permasalahannya, pelelangan SOA yang dilakukan setiap tahun, sehingga pada awal tahun pasti terjadi kelangkaan bahan pokok,” papar Gubernur.
Lalu, dikembangkan pula gagasan pembangunan Toko Indonesia di wilayah perbatasan. Pada 2017, Toko Indonesia yang digagas Pemprov Kaltara dibangun pertama kali di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan dengan nilai Rp 5 miliar. Lalu, di tahun ini, 4 Toko Indonesia lagi dibangun. Yakni, di Kecamatan Sebatik dan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan yang menelan anggaran sebesar Rp 12 miliar. Serta, di Kecamatan Kayan Selatan dan Kayan Hilir, Kabupaten Malinau dengan anggaran sekitar Rp 12 miliar. “Toko Indonesia dibangun untuk mengantisipasi tingginya harga barang di perbatasan, meningkatkan harga diri bangsa, dan mengurangi ketergantungan kepada Malaysia. Tapi, permasalahannya adalah keterbatasan anggaran daerah sehingga butuh bantuan dari pusat,” jelas Irianto.
Pada bidang kesehatan, selain membangun fasilitas kesehatan yang memadai, Pemprov juga mengembangkan program Dokter Terbang. Kemudian bantuan ambulans ke kabupaten/kota, program jemput pasien miskin, dan beberapa program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat lainnya.
Arah Kebijakan Pembangunan Percepat Infrastruktur Dasar
INTERAKTIF : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie pada sesi tanya-jawab seputar kebijakan Pemprov Kaltara untuk mengelola perbatasan, kala menjadi narasumber The IPS Forum 2018 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (7/11). (humasprovkaltara)
