Perdagangan Ilegal Faktor Penghambat Pertumbuhan Ekonomi

Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dalam menggenjot perekonomian menjadi perhatian serius. Sebagai daerah baru, tentu saja provinsi termuda di Indonesia ini kerap menghadapi tantangan, salah satunya adalah perdagangan ilegal.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekprov Kaltara, H Syaiful Herman mengungkapkan, semangat berakselerasi dengan provinsi lain terwujud dalam berbagai prestasi yang diraih. Salah satunya adalah dengan terus mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi. “Ada banyak alasan yang menghambat kita mengejar ketertinggalan, terutama di sektor infrastruktur dan perekonomian. Namun, kita bisa membuktikan bahwa hal tersebut tidak menjadi penghalang. Ini dibuktikan dengan pencapaian yang kita buat beberapa tahun belakangan ini,” jelas Syaiful dalam Seminar Perekonomian yang bertajuk ‘Strategi Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara 2018-2021’ di Ballroom Crown Hotel, Kamis (13/12).

Secara komulatif, kata Syaiful pertumbuhan ekonomi Provinsi Kaltara hingga triwulan III 2018 mencapai 5,01 persen (c-to-c). Ini bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini ditopang oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang tumbuh sebesar 13,21 persen, disusul lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan-minum (13,16 persen), serta lapangan usaha informasi dan komunikasi (9,32 persen). “Sesuai hasil laporan dari BPS (Badan Pusat Statistik), seluruh lapangan usaha pembentuk PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) Kaltara menunjukkan arah pertumbuhan yang positif jika dilihat c-to-c,” katanya.

Sementara itu, disampaikan juga, kinerja ekonomi Kaltara triwulan III 2018 dibanding triwulan III 2017 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,63 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan kinerja pada semua lapangan usaha.

Dikatakannya, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas (9,87 persen), penyediaan akomodasi dan makan-minum (9,47 persen), dan lapangan usaha informasi dan komunikasi (8,88 persen). “Jika diamati sumber pertumbuhan ekonomi Kaltara di triwulan III 2018 secara y-on-y (terhadap triwulan III 2017), terlihat bahwa sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (1,20 persen); lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor (0,93 persen), serta lapangan usaha konstruksi (0,70 persen),” bebernya.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan III 2018 dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y-on-y) menempatkan Kalimantan Tengah dengan pertumbuhan tertinggi dibanding wilayah lainnya di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 6,48 persen. Sementara Kaltara, berada di urutan keempat, dan Kalimantan Timur (Kaltim) berada di posisi kelima dengan pertumbuhan ekonomi 1,78 persen. “BPS mengukur perekonomian Kaltara triwulan III 2018 berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 21,65 triliun, dan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 14,34 triliun,” katanya.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik itu, BPS juga merilis bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kaltara pada Agustus 2018 mencapai 5,22 persen (17.797 orang). Ini mengalami penurunan dibanding TPT Agustus 2017 sebesar 5,44 persen (18.315 orang). “Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2018 sebanyak 341.197 orang, atau bertambah sebanyak 10.466 orang dibanding angkatan kerja Agustus 2017 (330.731 orang),” jelas Syaiful. Sedangkan jumlah penduduk bekerja di Kaltara pada Agustus 2018 sebanyak 323.400 orang. Atau bertambah sebanyak 10.984 orang dibanding keadaan pada Agustus 2017 (312.416 orang).

Adapun jumlah pengangguran pada Agustus 2018 mencapai 17.797 orang atau 5,22 persen dari total angkatan kerja. TPT untuk pendidikan SD ke bawah sebesar 3,23 persen; jenjang SMP 5,55 persen; jenjang SMA/SMK dan pendidikan tinggi 6,25 persen.