Hasil ini, menurut Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie kembali membuktikan bahwa Kaltara masih memiliki iklim demokrasi yang kondusif didalam lingkungan yang heterogen. “IDI ini kan diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator demokrasi. Jadi, capaian ini cukup menggembirakan,” kata Irianto.
Adapun 3 aspek yang diukur tersebut, yakni aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi. Pada aspek kebebasan sipil untuk penilaian IDI 2018, Kaltara memperoleh poin 97,36. Selanjutnya pada aspek hak-hak politik, Kaltara memperoleh 75,80 poin; dan aspek lembaga demokrasi, Kaltara mencapai poin 68,95. “Kalau dibandingkan tahun lalu, nilai IDI Kaltara memang hanya naik 0,01 poin. Namun itu menunjukkan bahwa Kaltara memiliki masyarakat yang sangat sadar akan hak politiknya, hak kebebasan memilih, berpendapat tanpa ada pengekangan,” urai Gubernur.
Sebagai informasi, secara nasional, selama periode 2017 hingga 2018 jumlah provinsi yang memiliki angka IDI berkategori ‘baik’ meningkat dari 4 provinsi menjadi 5 provinsi. Namun, terdapat 1 provinsi yang masuk kategori ‘buruk’, sementara 28 provinsi lainnya berada pada kategori ‘sedang’.
Dibandingkan dengan capaian IDI pada 2017, terdapat 20 provinsi mengalami peningkatan dan 14 provinsi mengalami penurunan angka IDI di tahun 2018 ini. Dua provinsi dengan peningkatan IDI terbesar terjadi di Provinsi Aceh dan NTT, masing-masing meningkat sebesar 9,04 poin dan 6,82 poin. Sementara, dua provinsi yang mengalami penurunan IDI terbesar terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi, masing-masing menurun sebesar 6,68 poin dan 5,41 poin.
Dibandingkan dengan IDI Kaltara tahun 2017, pada 2018 mengalami peningkatan meski tidak signifikan. Yaitu hanya naik 0,01 dari sebelumnya IDI 2017 sebesar 81,06 (dalam skala 0 sampai 100). Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2016 yang sebesar 76,98. Capaian kinerja demokrasi tersebut juga menempatkan Kaltara pada kategori ‘baik’ selama dua tahun berturut-turut. Seperti diketahui, klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni ‘baik’ (indeks lebih dari 80), ‘sedang’ (indeks antara 60 – 80), dan ‘buruk’ (indeks kurang dari 60).
Disampaikan Gubernur, secara umum, IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. “Jadi, IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah atau birokrasi saja. Namun, IDI juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah,” tutup Irianto.
Baca juga: IDI 2017, Kaltara Posisi Ketiga Nasional
