Jakarta (ANTARA) - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR denganKPKyang digelar di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.
"Harusnya, DPR mengagendakan pertemuan RDP itu di Gedung DPR secara terbuka dengan mempertanyakan berbagai kejanggalan yang terjadi selama ini. Misalnya, tindak lanjut dugaan pelanggaran kode etik atas kontroversi helikopter mewah yang digunakanKomjen Firli Bahuri (Ketua KPK) beberapa waktu lalu," ucap peneliti ICW, Kurnia Ramadhana,dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Ia menyatakan Gedung KPK semestinya digunakan untuk kerja-kerja pemberantasan korupsi, bukan dijadikan tempat melaksanakan RDP.
Baca juga:Rapat Komisi III DPR dengan KPK digelar tertutup
"Setelah merayakan HUT Bhayangkara di Gedung KPK, rasanya Komjen Firli Bahuri kembali lupa bahwa Gedung KPK semestinya dipergunakan untuk kerja-kerja pemberantasan korupsi, bukan malah dijadikan tempat melaksanakan rapat dengar pendapat," tuturnya.
Menurut dia, ada dua hal yang penting untuk disorot terkait RDP di Gedung KPK itu.
"Pertama, tidak ada urgensinya mengadakan RDP di Gedung KPK. Kebijakan ini justru semakin memperlihatkan bahwa KPK sangat tunduk pada kekuasaan eksekutif dan juga legislatif," kata dia.
Baca juga:KPK benarkan RDP dengan Komisi III DPR digelar di Gedung KPK
Kedua, menurut dia,RDP dilakukan secara tertutup mengindikasikan ada hal-hal yang ingin disembunyikan oleh DPR terhadap publik.
"Semestinya dengan menggunakan alur logika UU KPK, DPR memahami bahwa lembaga antirasuah itu bertanggung jawab kepada publik. Jadi, setiap persoalan yang ada di KPK, publik mempunyai hak untuk mengetahui hal tersebut," ujar Kurnia.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR,Herman Hery,menjelaskan alasan RDP dengan KPK digelar tertutup.
"Ada hal-hal yang mungkin sensitif dipertanyakan oleh anggota sehingga itu tidak menjadi sesuatu yang disalahartikan ke luar," ucap dia, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
Berita Terkait
Kunker Komisi III DPRD lihat distribusi gas Elpiji dan BBM
Sabtu, 1 April 2023 15:38
Penetapan tersangka Ferdy Sambo, Komisi III DPR apresiasi kinerja Kapolri
Rabu, 10 Agustus 2022 12:11
Kapolda Kaltara dampingi kunker Komisi III DPR di Kota Tarakan
Selasa, 22 Februari 2022 14:38
Ini keluhan warga Desa Wadas saat kunjungan Komisi III DPR
Jumat, 11 Februari 2022 7:40
Menuju Perubahan, Komisi III DPR Yakin Publik Merasakan Transformasi Organisasi Polri Kearah Modern
Kamis, 17 Juni 2021 6:09
Di hadapan Komisi III, Kapolri paparkan 15 aplikasi layanan publik semudah pesan pizza
Rabu, 16 Juni 2021 13:43
Dengar pendapat Kapolri Jenderal Listyo Sigit di Komisi III DPR
Rabu, 16 Juni 2021 13:30
Viral polisi sabar hadapi cacian warga di pos penyekatan, ini tanggapan Komisi III
Selasa, 18 Mei 2021 21:01