Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga membicarakan ruang-ruang yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi di sejumlah BUMN.
Sebelumnya, Erick Thohir sempat menyebut ada 53 kasus korupsi di tubuh BUMN yang merugikan keuangan negara.
Namun, Nawawi mengatakan Erick Thohir tidak secara khusus membicarakan 53 kasus korupsi tersebut.
"Tidak secara khusus hanya menyebutkan ruang-ruang yang potensi terjadinya tindak pidana korupsi di sejumlah BUMN," kata dia.
Baca juga:KPK: Erick Thohir bahas skema pembiayaan UMKM dan korporasi
Baca juga:Erick Thohir sambangi KPK diskusi Pemulihan Ekonomi Nasional
Baca juga:Erick: Penjaminan KMK UMKM turunkan risiko kredit pada masa COVID-19
Namun, kata dia, KPK siap memonitor secara khusus dan juga membuka kemungkinan untuk mengusut ruang-ruang korupsi di sejumlah BUMN tersebut.
"Sudah pasti dan ada 'monitoring'secara khusus yang akan dilakukan termasuk kemungkinan melakukan penyelidikan," ungkap Nawawi.
Erick Thohir beserta dua wakil menteri dan sesmen BUMN menyambangi Gedung KPK, Jakarta, Rabu, untuk menjelaskan secara rinci program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari dampak pandemi COVID-19 yang terkait langsung dengan BUMN.
Erick Thohir membahas pembiayaan penanganan COVID-19 yang secara langsung terkait dengan Kementerian BUMN, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan korporasi.
KPK pun memandang kedatangan Erick Thohir sebagai upaya untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian dalam upaya pencegahan korupsi.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: M Arief Iskandar
Berita Terkait
Gara-gara pungli, 78 pegawai KPK laksanakan sanksi minta maaf
Rabu, 28 Februari 2024 9:07
Firli Bahuri jadi sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap SYL
Kamis, 23 November 2023 4:37
KPK temukan sejumlah senjata api saat geledah rumah dinas Mentan
Jumat, 29 September 2023 17:04
Rumah dinas Syahrul Yasin Limpo digeledah KPK
Kamis, 28 September 2023 21:01
Pemprov dan KPK gelar koordinasi pencegahan korupsi
Rabu, 30 Agustus 2023 14:15
Kepala Basarnas RI ditetapkan KPK Jadi tersangka korupsi
Kamis, 27 Juli 2023 10:20
LSI: Kepercayaan publik terhadap Polri terus naik, kini di atas KPK
Rabu, 12 Juli 2023 5:23
KPK pilih Sei Limau calon percontohan desa anti korupsi Kaltara
Kamis, 6 Juli 2023 7:47