Pengelolaan belanja daerah Kaltara gunakan pendekatan kinerja

Tarakan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam merumuskan kebijakan pemerintah pada tahun 2023 dalam pengelolaan belanja daerah tahun 2023 akan menggunakan pendekatan berbasis kinerja.

“Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang direncanakan,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Provinsi Kaltara, Risdianto di Tanjung Selor, Bulungan, Sabtu.

Dia menjelaskan bahwa prioritasnya untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan kewajiban yang menjadi kewenangan daerah.

Dengan kata lain, setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Besarnya plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja,” kata Risdianto.

Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan perangkat daerah.

Hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Renstra perangkat daerah.

Karena itu, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi kebijakan belanja pada sektor-sektor strategis yang dapat mempengaruhi sistem dan mekanisme pasar secara menyeluruh.

Risdianto menyebutkan, pertumbuhan ekonomi 2023 bakal lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022. Oleh sebab itu, dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan baru untuk pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kaltara tahun lalu menunjukkan peningkatan sebesar 3,98 persen (c-to-c) jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020.

Bahkan bila dirunut secara regional pertumbuhan ekonomi provinsi termuda ini berada di peringkat kedua tertinggi setelah Provinsi Kalimantan Barat.

Ia optimis, pertumbuhan ekonomi Kaltara tahun 2022 dapat meningkat.

Peran Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) atau Kawasan Industrial Park Indonesia yang dibangun di Bulungan diprediksi bakal berdampak.
Baca juga: Potensi sumber daya kelautan di Kaltara miliki nilai ekonomis tinggi